jurnal ekman

Dinamika Sosio‐Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan

Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik

Arya Hadi Dharmawan1

Ringkasan

Perkembangan bidang keilmuan ekologi‐manusia, sosiologi lingkungan, dan ekologi‐politik dipandang

sangat impresif, selama dua dekade terakhir. Sekalipun berjalan tidak linier, transformasi ekologi‐manusia

menjadi sosiologi‐ekologi‐manusia (sosiologi lingkungan) telah mendorong munculnya ekologi‐politik

sebagai bidang keilmuan baru untuk melengkapi dua bidang sebelumnya. Sekalipun memiliki akar

epistemologis yang sama, namun ketiga bidang studi tetap bekerja pada “wilayah keilmuan” yang

otonom. Sebagai bidang kajian paling mutakhir, ekologi politik dapat dikatakan sebagai bidang keilmuan

yang mengambil manfaat paling besar atas dua bidang keilmuan sebelumnya yaitu sosiologi‐ekologimanusia

dan antropologi budaya (cikal‐bakal human ecology). Dari perspektif lain, bidang kajian ekologi

politik berkembang sebagai konsekuensi kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet

bumi, dimana relasi manusia dan alam berlangsung relatif rumit dan saling menegasikan satu sama lain.

Manakala aspek kekuasaan (power), konflik kepentingan, dan kekuatan‐kekuatan ekonomi‐politik harus

diperhitungkan, maka ekologi‐politik lebih mampu membedah persoalan yang tidak dapat dianalisis oleh

ekologi manusia. “Dinamika konflik sumberdaya alam dan lingkungan” serta “olah kekuasaan pemangku

kepentingan” menjadi fokus kajian ekologi politik saat ini. Dengan makin rumitnya dimensi persoalan

ekologi dan lingkungan di abad 21, maka kerjasama para ahli dari ketiga cabang ilmu di atas makin

diperlukan.

Katakunci: antropologi budaya, ekologi manusia, ketimpangan pertukaran, sosiologi lingkungan,

kapitalisme, krisis ekologi, risk‐society, konflik sosial, olah‐kekuasaan, ekologi‐politik.

1. Pendahuluan

Tulisan ini hendak mengulas serba ringkas perjalanan hadirnya bidang ilmu

pengetahuan (the generation of scientific knowledge) ekologi manusia, dan

perkembangannya (evolutionary development) menjadi sosiologi lingkungan, hingga

terbangunnya kajian ekologi politik. Telaah atas kemunculan dan perkembangan kajian

ekologi manusia sebagai sebuah bidang‐keilmuan dalam ilmu sosial akan ditinjau

secara filsafati baik dari sisi epistemologis2 (sejarah perkembangan keilmuan), sisi

1 Dosen mata kuliah Ekologi Manusia (S1/S2) serta mata kuliah Ekologi Politik pada jenjang S3 Program Studi Sosiologi

Pedesaan – Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Saat ini mengemban tugas sebagai

Sekretaris Pusat merangkap Kepala Divisi Kajian Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan pada Pusat Studi

Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.

2 Epistemologi atau theory of knowledge adalah cabang dari filsafat yang menelaah asal‐muasal dan ruang‐lingkup

sebuah ilmu pengetahuan (the nature and scope of knowledge). Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan

tentang "apakah itu ilmu pengetahuan, sesugguhnya?", "bagaimana sebuah ilmu pengetahuan didapatkan dan

dibangun?", and "apa yang diketahui orang, sebenarnya?". Schmidt (2001) mengatakan: “epistemology involves the

application of rational methods of inquiry and explanation, with the correctness of the resulting findings being

confirmed or disconfirmed by testing the predictions they yield. The methods of inquiry and explanation themselves

1

2 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

axiologis3 (landasan etik dan estetik sebuah disiplin ilmu), maupun sisi ontologis4

(pengetahuan tentang konsep‐konsep dasar yang relevan dengan area of knowledge).

Secara kesejarahan, bidang ilmu ekologi manusia memasuki dunia scholarship saat

sejumlah social‐sciences scholars mengarahkan perhatiannya pada beberapa isyukritikal

ekologi‐biologi yang kemudian berkembang menjadi common interest, dan

ditindaklanjuti oleh agenda riset yang menghasilkan bangun kerangka konseptual yang

mantap dalam menjelaskan hubungan manusia dan alam.

Dalam tulisan ini, selain perspektif ekologi‐biologi akan digunakan pula perspektif

sosio‐kulturalisme untuk mengungkap “kisah perjalanan” bidang ilmu ekologi

(manusia) sejak bidang ini diperkenalkan pertama kalinya oleh Haeckel pada tahun

1866. Sebagai ilmu pengetahuan yang relatif baru, kelahiran ekologi manusia memang

sangat “banyak berhutang” pada ekologi‐biologi sebagai “ilmu‐induk”nya. Secara

epistemologis, kelahiran bidang ilmu ekologi manusia ditandai oleh proses panjang

demistifikasi sejumlah statement of beliefs melalui serangkaian pembuktian empirik

demi memahami dan mengkonseptualisasikan realitas keterhubungan antara sistem

sosial (lebih tepatnya human system) dan sistem alam (non‐human system) di biosfer.

Qualitative research approach yang dikembangkan para scholars di bidang ini sangat

banyak menggunakan gagasan‐gagasan metaphoric yang di”pinjam” dari konsepkonsep

biologi (misal: konsep organisme, kapasitas bertahan hidup, jaringan,

kesetimbangan, dan sebagainya) serta sosiologi (misal: konsep konflik, ketimpangan,

kooptasi, organisasi sosial dan sebagainya). Metaphoric analysis tersebut telah

membuat ekologi manusia mampu menjelaskan gejala‐gejala serta hubungan

kausalitas yang berlangsung dalam sistem sosio‐ekologi secara meyakinkan dan absah.

Selain pendekatan kualitatif, riset‐riset ekologi manusia kontemporer kini menempuh

pula jalur kuantitatif‐positivistik dengan tools yang sangat rigid.

Akumulasi hasil temuan penelitian melalui berbagai kerangka‐metodologis telah

mengukuhkan ekologi manusia menjadi sebuah bidang ilmu yang posisi keilmuannya

makin mantap dalam ilmu‐ilmu sosial. Meskipun demikian, perkembangan bidang ilmu

ekologi manusia sesungguhnya telah menempuh perjalanan panjang dan berliku. Pada

awalnya, ekologi manusia berkembang melalui antropologi budaya (ilmu yang

mempelajari eksistensi komunitas asli yang membina kehidupan di suatu kawasan

dengan ekosistem khas seperti hutan atau pesisir). Beberapa ilmuwan juga

menganggap ekologi manusia berkembang melalui jalur geografi budaya (studi

tentang geografi masyarakat di berbagai kawasan dengan setting geografi spesifik).

Pada taraf berikutnya, sosiologi lingkungan – yang merupakan perkembangan

are derived by way of deduction from logical premises about human reasoning, as well as reconstruction of the

formal structure and rationale characterizing science as a distinct cognitive activity”.

3 Axiologi adalah studi atau dimensi nilai atau karakter‐kualitatif dari sebuah bidang ilmu. Dalam hal ini, axiologi

meliputi dimensi etika dan estetika sebuah ilmu, yaitu dua ranah dalam filsafat yang pemahamannya sangat

tergantung pada penilaian subyektif seseorang.

4 Ontologi adalah studi tentang eksistensi sebuah ilmu yang dijelaskan berdasarkan dari beragam konsep dasar yang

membangunnya. Ontologi berupaya mendeskripsikan kategori‐dasar dan bentuk‐bentuk hubungan yang ada untuk

menjelaskan entitas sebuah ilmu. Ontologi dapat pula didefinisikan sebagai studi tentang konsep‐konsep realitas

yang dijelaskan oleh sebuah ilmu atau disiplin. Harre (1997) mengemukakan bahwa: “an ontology is a reasoned list

catalogue of entities, relations, and processes presupposed in some patterns of intentional action”.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 3

evolusioner bidang‐keilmuan ekologi manusia di aras sistem sosial – ikut memperkaya

dan memperkukuh ekologi manusia sejak ilmu ini turut mengkaji isyu‐isyu kehancuran

alam dari perspektif konflik‐sosial dan bekerjanya mekanisme kelembagaan secara

fungsional dalam tata‐hubungan manusia dan alam (Dunlap and Catton Jr, 1979).

Secara ontologis, konsep‐konsep ekologi manusia yang digunakan selama ini

sebenarnya memang telah dikenal luas dalam disiplin ekologi‐biologi. Konsep‐konsep

dasar seperti proses adaptasi dan maladaptasi ekologis untuk mengkaji sekelompok

manusia atau komunitas lokal dalam bertahan hidup di suatu kawasan, menjadi

gagasan dasar untuk menjelaskan perkembangan sistem sosial masyarakat

berdasarkan interaksinya dengan alam. Konsep jejaring sosio‐ekologis digunakan

untuk menjelaskan bentuk hubungan dibangun dalam rangka pengembangan human

security‐system di suatu kawasan maupun pada relung kehidupan tertentu.

Sementara itu bentuk‐bentuk dinamika hubungan sosial‐ekologis seperti proses

kompetisi, suksesi dan konflik atas sumber‐sumber kehidupan atau sumberdaya alam

yang menyertai manuver‐manuver sekelompok orang dalam mempertahankan proses

survival di suatu kawasan (habitat), sangat kentara “meminjam” konsep‐konsep yang

selama ini digunakan oleh baik disiplin ekologi‐biologi maupun sosiologi. Sementara

itu penjelasan tentang bangun budaya yang terbentuk sebagai akibat interaksi

berkelanjutan antara manusia dengan alam, menampakkan betapa kentalnya

persenyawaan disiplin ekologi manusia dengan antropologi (cultural and ecological

anthropology).

Dari telaah secara epistemologis dan ontologis itu, pada awalnya diyakini bahwa

ekologi manusia hanyalah sebuah academic‐approach untuk memahami suatu gejala

sosial di alam. Pertanyaannya, dapatkah kini ekologi manusia mempertahan dirinya

sebagai bidang ilmu yang mandiri? Hingga taraf ini, memang (baru) dapat dikatakan

bahwa ekologi manusia masih berada dalam fase mencari jati‐dirinya sebagai

“scientific hybrid” yang hadir sebagai konsekuensi dari proses‐proses amalgamasi

intensif berbagai cabang ilmu‐ilmu sosial dan biologi yang telah lebih dahulu lahir.

Ekologi manusia sedang dalam proses memantapkan posisinya dalam dunia ilmu

pengetahuan (Goldman and Schurman, 2000; Little, 2000). Perkembangan lebih lanjut

memberikan bukti kuat bahwa sambil memantapkan diri ekologi manusia juga

melakukan “metamorfosa” secara struktural menjadi sosiologi lingkungan dan

mematangkan diri menjadi bidang baru: ekologi politik.

Sekalipun mengalami proses perkembangan evolusioner, di bidangnya sendiri ekologi

manusia menapaki kemajuan keilmuan yang sangat berarti bila dipandang dari

agenda‐agenda riset yang berkembang hingga saat ini. Perkembangan peer‐group dan

tema‐tema riset ekologi manusia kontemporer seperti sustainable livelihood system

(lihat: http://www.odi.org.uk/rpeg/srls.html, http://www.livelihoods.org, ataupun

http://www.waterandlivelihoods.org), political‐ecology of common pool resources

(lihat http:www.idrc.ca, http://www.iisd.ca, http://www.wri.org), local‐communitybased

natural resources management (lihat http://www.ecologyandsociety.org),

serta berbagai aplikasi pendekatan ekologi manusia dalam pembangunan dan

pertanian (lihat http://www.fao.org/sd, http://www.iied.org, http://www.unep.org)

4 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

sangat memberikan arti perkembangan dan eksistensi bidang ilmu ekologi manusia di

masa kini. Demikian pula, kegunaannya dalam menjelaskan kualitas peradaban

manusia dalam konteks dinamika hubungan interaksional antara sistem alam dan

sistem sosial (eko‐sosial) dalam kehidupan saat inipun, ekologi manusia dirasakan

makin substansial posisinya. Beberapa fenomena penting seperti krisis ekologi

(ecological crisis) – berupa proses‐proses destabilisasi kesetimbangan alam yang

diakibatkan oleh peradaban late‐modernity yang menempatkan seluruh elemen

ekosistem biosfer dalam ancaman kehancuran bersama –, menjadi agenda riset

penting ekologi manusia sejak paruh kedua abad 20.

Secara axiologis, ekologi manusia diperkaya oleh munculnya fenomena risk society

dalam sistem etika5 dan estetika peradaban modern. Sistem masyarakat berisiko

terbentuk sebagai akibat penggunaan teknologi dan gaya‐hidup modern yang serba

“short‐cut”, eksploitatif terhadap sumberdaya alam, serta serba instant tanpa

mengindahkan dampaknya pada generasi mendatang. Munculnya sistem sosial

modern yang unsustainable telah menumbuhkan dan menguatkan perhatian para

scholars pada eco‐ethics6 beraliran etika ekosentrisme7 (sebagai pengganti aliran

antroposentrisme8) bagi kehidupan sosial‐kemasyarakatan masa depan. Realitas ini

dijelaskan dengan baik oleh para ahli sosiologi‐lingkungan yang memiliki perhatian

besar terhadap persoalan ekologi manusia (lihat Buttel, 1987 dan Beck, 1992). Hingga

titik ini, ekologi manusia telah menjadi ajang perseteruan akademik para penganut

arus‐arus utama pemikiran yang seringkali berseberangan satu sama lain. Fakta ini

memberikan perkembangan yang menggembirakan karena secara keilmuan kini

terdapat beragam pilihan kemungkinan jalan‐keluar atas suatu persoalan ekologis

yang dihadapi oleh alam dan manusia.

5 Etika adalah teori filsafat tentang moral (the philosophical theory of moral). Etika memberikan pegangan (rules of

conduct) dan tuntunan berperilaku bagi manusia dalam membuat keputusan‐keputusan untuk bertindak. Sementara

itu, moral adalah teori tentang tindakan manusia (theory of human actions) untuk menyelesaikan tugas‐tugas yang

diharapkan dalam kerangka pencapaian nilai‐nilai yang diagungkan (the good) dalam membuat keputusan‐keputusan

atau tindakan‐tindakan. Sistem etik yang menggerakkan tindakan atau keputusan akan sangat dipengaruhi oleh

kemajuan intelektual yang dialami oleh sang pelaku. Sementara itu, frame budaya dimana sang pelaku membina

kehidupan akan sangat mempengaruhi cara berpikir yang dianut oleh sang pelaku. Oleh karena itu, dapat pula

dikatakan bahwa karakteristik etika yang dikembangkan oleh setiap pelaku (manusia) akan sangat ditentukan oleh

derajat kemajuan atau capaian budaya (peradaban) dalam sistem masyarakatnya. Karena itu, berbeda dengan etika

agama yang berbasiskan pada dogma, maka etika yang dikembangkan oleh masyarakat bisa berubah sesuai

perkembangan capaian kebudayaan – dalam hal ini kebudayaan dimaknai sebagai keseluruhan intellectual aspects

dari peradaban (Legendre, 2004).

6 Eco‐ethics adalah teori‐teori filsafat tentang moral ekologi, dimana tindakan manusia (theory of human actions) yang

berkaitan dengan praktek dan ekspektasi manusia dan hubungannya dengan alam (sistem ekologi) ditetapkan dan

dijalankan dalam kerangka pencapaian nilai‐nilai luhur (the good) tentang kehidupan di alam semesta. Eco‐ethics

menyediakan “aturan‐aturan baku untuk bertindak/berperilaku” (rules of conduct) bagi manusia dalam menjaga

hubungan fungsional antara alam dan manusia (compatibility between nature and humanity) (Legendre, 2004).

7 Aliran dalam eco‐ethics yang memandang bahwa kedudukan manusia dan alam adalah sejajar dimana hak dan

kewajiban manusia serta alam adalah sama. Dalam etika ini dikembangkan prinsip saling menghormati di antara

komponen‐komponen biotik dan abiotik yang menyusun keseluruhan sistem biosfer alam.

8 Aliran dalam eco‐ethics yang mengagungkan posisi manusia di atas segala‐galanya dalam biosfer planet bumi.

Manusia menjadi pusat pengaturan (dan penikmat) sistem kehidupan alam. Segala sesuatu yang berada di luar

manusia (tumbuhan dan hewan serta sumberdaya alam lainnya) semata‐mata ada demi memenuhi kebutuhan hidup

manusia, oleh karenannya manusia boleh mengeksploitasinya, tanpa perlu memikirkan untuk melakukan rehabilitasi

dan perbaikan kualitas sumberdaya alam yang ada.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 5

Masih secara epistemologis‐axiologis, fenomena konflik sumberdaya alam (natural

resources conflict) adalah isyu ekologis yang secara instrumental menjadi “lahan

garapan” ekologi manusia yang sulit digantikan oleh bidang ilmu lainnya (lihat Buckles,

1999). Pada kajian konflik sumberdaya alam, dilibatkan analisis etik‐normatif dimana

ekologi manusia telah terbiasa secara instrumental untuk memahaminya. Terdapat

banyak agenda lain yang masih dan sedang diselesaikan oleh para scholars ekologi

manusia pada saat ini seperti persoalan ethnics‐survival hingga cultural‐survival (studi

tentang “daya tahan hidup” sistem pengetahuan lokal, sistem budaya dan kearifan

lokal melawan hempasan dan kooptasi ilmu‐pengetahuan dan sistem budaya modern

yang dikembangkan dari paradigma eksploitatif kapitalistik terhadap alam). Juga,

persoalan mentransformasi pikiran ke arah eco‐social rationality dari rasionalisme

natural‐utilitarianisme yang membelenggu cara‐berpikir sebagian besar masyarakat

modern yang sangat destruktif terhadap alam adalah garapan ekologi manusia

kontemporer (Little, 2000). Studi ekologi manusia kontemporer lainnya adalah tentang

gerakan sosial lingkungan (new social movement) yang memberikan kesadaran akan

pentingnya sebuah tata‐aturan ekologi baru yang diciptakan melalui pendekatan

gerakan yang menggunakan bukan‐benturan‐antar‐kelas ala Marxian. Sebagai

perbesaran skala dari organisasi sosial, gerakan sosial lingkungan (dengan segala

bentuknya) yang terinstitusionalisasi dalam sistem sosial‐kemasyarakatan modern

diharapkan menjadi instrumen pencapaian keadilan lingkungan (the theory of

ecological justice) dalam wacana ekologi manusia dan ekologi politik kontemporer

(Stevis, 2000; Taylor, 2000).

Dengan menyadari betapa rumitnya ramifikasi dan ruang‐lingkup bidang‐kajian ekologi

manusia, hal ini mendorong Micklin dan Poston (1998) untuk mengusulkan proses

“metamorfosa” secara totalitas ranah‐keilmuan ekologi manusia menjadi “the

sociology of human ecology”. Gagasan ini dipicu oleh keterlibatan mereka secara

mendalam dalam studi‐studi ekologi manusia klasik‐statik yang melibatkan empat

bidang utama (human‐ecological complex), yang kemudian dikenal sebagai kompleks

ekologi POET (Population, Social‐Organization, Environment, and Technology).

Beranjak dari kompleks sistem ekologi ini, Micklin dan Poston memandang perlunya

analisis‐dinamik atas POET. Ada tiga klaster‐studi sosiologi penting yang kemudian

berkembang dalam analisis‐dinamik sistem sosial ekologi manusia kontemporer,

yaitu: people (tata‐kehidupan dan dinamika manusia dalam konteks biologis), society

(tata‐kehidupan dan dinamika manusia dan alam yang dibangun via pemanfaatan

organisasi sosial dan ilmu‐pengetahuan‐teknologi yang membentuk konfigurasi sosiobudaya)

serta nature (tata‐lingkungan dan dinamika kawasan yang menjadi tempat

hidup serta menjadi “supporting‐facilities” bagi manusia). Ketiga isyu tersebut menjadi

fokus kajian ekologi manusia di akhir abad 20 hingga awal abad 21 saat ini. Sementara

itu, dilatarbelakangi oleh dinamika sistem ekologi di kawasan dunia ketiga yang sangat

kental diwarnai oleh persoalan struktur dan proses konflik yang kompleks, Escobar

(1999) dan Bryant (1998) mendorong ekologi manusia untuk berkembang menjadi

ekologi politik melalui inkorporasi disiplin politics, political economics, maupun

development studies (terutama aliran radical development theories) ke dalam body of

knowledge‐nya secara terintegrasi.

6 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

2. Konsep dan Asumsi‐Asumsi Dasar

Sebagai sebuah bidang‐ilmu, ekologi manusia berkembang dari keniscayaan adanya

interaksi manusia (man and culture) dan alam (nature), yang sebenarnya telah

berlangsung sejak sejarah mencatat eksistensi kehidupan di planet bumi ini. Bidang

ilmu ekologi manusia dibutuhkan kehadirannya dalam dunia ilmu‐pengetahuan,

dikarenakan kemampuannya dalam memberikan landasan teoretik dan konseptual

yang berguna untuk memaknai dan memahami fenomena dan fakta hubungan

interaksional manusia dan alam serta perubahan sosial dan ekologis (ecological

change) yang terjadi di alam. Perubahan ekologis itu, terutama berkenaan dengan

munculnya destabilitas ekosistem9 sejak terjadinya penurunan jumlah dan kualitas

sumberdaya alam oleh karena meningkatnya jumlah populasi dan kualitas aktivitas

manusia/masyarakat. Perubahan ekologis adalah dampak yang tidak dapat dielakkan

dari interaksi manusia dan alam yang berlangsung dalam konteks pertukaran

(exchange). Proses pertukaran itu sendiri melibatkan energi, materi dan informasi

yang saling diberikan oleh kedua belah pihak (kedua sistem yang saling berinteraksi).

Sistem alam dan sistem manusia saling memberikan energi, materi dan informasi

dalam jumlah dan bentuk yang berbeda satu sama lain (Gambar 1).

Gambar 1. Pertukaran Energi, Materi dan Informasi antara Dua Sistem

Manusia meminta materi, energi dan informasi dari alam dalam rangka pemenuhan

kebutuhan hidup (pangan‐sandang‐papan atau sustenance needs) mereka.

Sementara itu alam, lebih banyak mendapatkan energi, materi dan informasi dari

manusia dalam bentuk waste and pollutant (termasuk radio‐active waste) yang lebih

banyak mendatangkan kerugian bagi kehidupan seluruh penghuni planet bumi.

9 Ekosistem adalah tempat berlangsungnya proses‐proses interaksi antara organisme (dalam hal ini manusia) dan

lingkungannya. Ekosistem mikro adalah tingkatan terendah, seperti taman, kolam, sedangkan ekosistem meso

ditunjukkan oleh ekosistem hutan, pesisir, sungai. Sedang ekosistem makro adalah region yang lebih luas seperti

pulau, benua dan bumi.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 7

Pada Gambar 1 tersebut, sistem manusia (sistem sosial) dibangun oleh lima elemen

yang saling pengaruh‐mempengaruhi yaitu: organisasi sosial atau sistem pengendalian

dan kelembagaan, teknologi, populasi (penduduk manusia), sistem pengetahuan, dan

norma atau nilai‐nilai yang dibangun masyarakat. Sementara itu, sistem ekologi

dibangun oleh lima elemen yakni: tanah‐air‐udara yang merupakan unsur dasar yang

dibawa oleh alam, tumbuh‐tumbuhan dan hewan adalah komponen biotik yang ada di

alam selain manusia, mikro‐organisme yang berfungsi sebagai dekomposer, serta

man‐made infrastructure seperti jalan, bangunan, dan sebagainya. Proses pertukaran

energi‐materi‐dan‐informasi melibatkan seluruh elemen atau komponen yang ada di

kedua sub‐sistem tersebut. Pertukaran materi‐energi‐dan‐informasi sebagaimana

digambarkan pada Gambar 1 di atas dapat diilustrasikan oleh contoh sebagaimana

terdapat dalam Box 1 berikut ini.

Box. 1 Pertukaran Materi, Energi dan Informasi yang Menghasilkan Kearifan Lokal

Namun, tidak selamanya proses pertukaran energi dan materi antara sistem sosial dan

sistem ekologi berlangsung (dan menghasilkan pengetahuan) dalam suasana kearifan,

sebagaimana mekanismenya digambarkan di atas. Pemenuhan kebutuhan hidup

manusia yang terus‐meningkat telah mengantarkan manusia pada suatu fase, dimana

manusia terdorong untuk mengembangkan tindakan‐tindakan manipulatif berbentuk

complex adaptive mechanism yang rumit namun eksploitatif di setiap aras ekosistem

mikro‐meso‐makro di seluruh pelosok planet bumi.

Dalam kehidupan, manusia memerlukan ikan sebagai sumber pangan (protein hewani). Oleh

karenanya telah sejak lama manusia memanfaatkan ekosistem laut sebagai penyedia energi dan

materi pangan manusia. Untuk menangkap ikan, manusia mengembangkan berbagai macam cara

dan peralatan (teknologi) penangkapan ikan (termasuk jaring). Praktek penangkapan ikan yang

telah berlangsung berabad‐abad memberikan pelajaran‐asli (indigenous knowledge) yang berguna

bahwa, bentuk jaring‐ikan yang terlalu besar, berkilometer panjangnya, dan menganga terlalu

lebar (drift‐nets semacam jaring trawl) akan membahayakan populasi keseluruhan jenis ikan.

Karenanya bentuk jaring yang demikian selalu dihindari oleh nelayan. Alasannya, dengan bentuk

jaring yang demikian itu segala macam ikan akan mudah terjebak dalam jaring dan tidak mungkin

bertahan hidup di dalamnya. Padahal anak‐anak ikan tidak diharapkan untuk ditangkap dan

sepantasnya dibiarkan tetap hidup demi untuk menjaga kelangsungan populasi ikan di masa

mendatang. Jika tidak, manusia sendirilah yang akan menuai kerugian berupa paceklik ikan di

masa mendatang, sebagai akibat matinya semua bibit ikan. Pengetahuan ini merepresentasikan

transfer of information dari sistem ekologi ke sistem sosial. Transfer informasi itu menghasilkan

pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang berharga, dimana komunitas nelayan

mengembangkan organisasi sosial penangkapan ikan berupa pengembangan norma‐aturan atau

kelembagaan yang mengatur tata‐cara penangkapan ikan termasuk musim‐musim yang

diperbolehkan dalam menangkap ikan. Sistem kelembagaan seperti ini, di Kepulauan Maluku

dikenal sebagai “sistem sasi” atau waktu dimana nelayan tidak diperkenankan melaut untuk

memberikan kesempatan ikan berkembang biak dengan sempurna. Demikianlah sehingga

interaksi pertukaran materi‐energi‐dan‐informasi antara sistem sosial dan sistem ekologi,

menghasilkan reproduksi budaya (pengetahuan, norma, etika, dan nilai‐nilai sosial) yang berguna

bagi kelestarian kehidupan alam, selain proses produksi dan reproduksi materi itu sendiri. Dalam

diskursus ekologi manusia kontemporer, keseluruhan mekanisme pertukaran energi dan materi

yang menghasilkan pengetahuan yang penting bagi tegaknya kelestarian sumberdaya alam ini,

dikenal sebagai kearifan lokal (local wisdom).

8 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

Secara keseluruhan mekanisme‐mekanisme adaptif (adaptive mechanism) tersebut

menghasilkan akibat yang sama, yaitu: cenderung terus‐menerus menggerus

sumberdaya alam secara cepat, memperlemah daya dukung lingkungan (weakening

the carrying capacity of the ecosphere) yang mengarah pada terjadinya krisis ekologi

(ecological crisis) secara berkepanjangan. Krisis ekologi di planet bumi yang sangat

sangat tampak nyata itu antara lain direpresentasikan oleh situasi seperti: (1)

kelangkaan sumber pangan yang mengakibatkan bencana kelaparan dan insiden giziburuk

yang makin meluas; (2) kelangkaan sumber energi, pasca habisnya fossil‐fuel

energy yang makin serius; (3) pemburukan kualitas kehidupan akibat polusi dan

ledakan penduduk di atas habitat yang makin sempit (4) eskalasi erosi, banjir, dan

longsor akibat ekspansi kegiatan manusia hingga ke kawasan rawan bencana alam, (5)

biodiversity loss akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, dan last but not

least (6) kriminalitas, perilaku menyimpang, dan masalah sosial lain akibat tingginya

kompetisi karena terbatasnya relung kehidupan yang memadai bagi kehidupan lestari.

Dari perspektif dinamika kependudukan, krisis ekologi bermula dari jumlah penduduk

manusia di planet bumi yang terus meningkat secara signifikan (dua milyar jiwa di

akhir abad 19 menjadi sekitar enam milyar jiwa di akhir abad 20). Ledakan populasi

manusia itu menyebabkan interaksi manusia dan alam mengalami dinamika yang luar

biasa. Dinamika itu menghasilkan perubahan status stabil ke status instabil sebuah

ekosistem yang sangat cepat, dimana sebagai konsekuensinya alam mengalami

tekanan ekologis yang luar biasa atas perubahan‐perubahan tersebut. Destabilitas

kesetimbangan ekosistem itu bisa dijelaskan oleh sifat hubungan interaksional antara

manusia dan alam yang lebih banyak berada dalam mekanisme pertukaran yang

timpang dibandingkan beberapa abad yang lalu manakala jumlah penduduk masih

terbatas. Makin terbatasnya ruang kehidupan (Lebensraum) sebagai akibat tekanan

penduduk, telah memaksa manusia untuk mengembangkan proses pemanenan energi

dan materi yang semakin eksploitatif. Alam dipaksa untuk terus berkompromi

terhadap kehadiran manusia yang semakin berlipat jumlahnya. Dua akibat yang pasti

dari proses ini adalah: kehancuran lingkungan dan kemiskinan.

Dari perspektif developmentalisme, modernitas peradaban yang disongsong melalui

strategi pertumbuhan telah menumbuhkan growth‐mania‐syndrome hampir di

seluruh negara di dunia. Sindroma ini telah memaksa pemerintahan di setiap negara

memacu pembangunan melalui eksploitasi sumberdaya alam secara besar‐besaran

dan habis‐habisan tanpa mengindahkan usaha konservasi secara seimbang. Dalam hal

ini alam dipandang sebagai energi‐pembangunan yang seolah memiliki kemampuan

tak terbatas.

Dalam suasana greediness seperti itu, semua tatanan kelembagaan, norma‐norma dan

nilai‐nilai yang mengatur “tatakrama berperilaku” (etika‐moral keberpihakan)

terhadap alam diterabas dan tidak dihiraukan lagi keberadaannya. Semua ini dilakukan

karena, manusia perlu hidup dan meneruskan eksistensi (survival) mereka. Perilaku

eksploitatif‐manipulatif itu menyebabkan ko‐eksistensi manusia dan alam (kehidupan

bersama manusia dan alam) kini berada dalam relasi kekuasaan (power relation) yang

tidak setara. Proses penyesuaian “organisasi sistem kehidupan” yang harus dilakukan

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 9

secara cepat, telah menyebabkan mekanisme pertukaran berlangsung dalam suasana

chaotic‐organization dimana alam semata‐mata menjadi obyek kooptasi, dominasi dan

pemuasan kebutuhan manusia tanpa ada ruang dan waktu yang mencukupi baginya

untuk meregenerasi dan memberdayakan kemampuannya di alam. Artinya, harkat

dan martabat alam menjadi sangat rendah saat berhadap‐hadapan (vis a vis) dengan

martabat manusia.

Proses pertukaran materi, energi dan informasi antara alam dan manusia tak hanya

menjadi tidak setara (inequal) lagi, namun juga makin multi‐dimensional (melibatkan

faktor‐faktor yang tidak sederhana: sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya)

serta menghasilkan ekses‐ekses yang dampaknya tidak saja lokal, melainkan juga

global. Tidak dapat dielakkan lagi, ekologi manusia dipaksa untuk mengembangkan

instrumen analisis yang lebih komplet, dimana bisa memadukan instrumen‐instrumen

sebagaimana dikembangkan oleh ilmu‐ilmu sosial dan ekologi (cabang dari biologi)

dalam satu kesatuan. Sekali lagi, kebutuhan itu harus dijawab oleh ekologi manusia di

abad 21. Dalam hal ini, berkembangnya etika‐moral lingkungan yang menyimpang

dalam kehidupan modern seperti penggunaan permanent organic pollutant (pop)

dalam industri, penggunaan genetically modified food, rekayasa genetika, kloning

dalam bioteknologi, mismanagement dalam pengelolaan sumberdaya alam, serta

masalah kemiskinan dan kehancuran kawasan, makin mendorong pemikiran untuk

mengembangkan bidang ilmu tersebut.

3. Pengertian dan Batasan Konseptual

Sebagai sebuah pemikiran yang terus berevolusi menjadi bidang ilmu dan demi

pengukuhan eksistensinya dalam dunia sains, ekologi manusia telah

mendokumentasikan rumusan pemikiran konseptual yang lengkap dan mampu

menjelaskan bagaimana pertautan antara “human‐system” atau “culture system”

dengan “nature system” atau “ecological system”. Dalam hal ini, ekologi manusia

dipahami secara sederhana sebagai “ilmu tentang hubungan timbal balik mahluk

hidup (dalam hal ini manusia) dengan lingkungan hidupnya”. Marten (2001)

memahami ekologi manusia sebagai: “ilmu yang memberikan landasan analisis yang

berguna untuk memahami konsekuensi aktivitas‐aktivitas manusia pada sistem sosial

dan sistem ekologi” secara sekaligus.

Diesendorf dan Hamilton (1997) memahami ekologi manusia sebagai bidang ilmu yang

mempelajari: “the relationship between humanity and their non‐living environment”.

Sementara itu, Micklin dan Poston (1998) memahami ekologi manusia sedikit lebih

provokatif dengan membedakannya dengan bio‐ekologi secara umum, sebagai:

“human ecology is a field of study grounded in the four referential construct

population, technology, organization, and environment”. Dari Micklin dan Poston

inilah, konsep kesetimbangan POET (population, organization, environment, and

technology) dibangun lebih lanjut.

Dalam wacana ekologi manusia kontemporer, dikatakan bahwa bidang ilmu ini sangat

kuat berkepentingan terhadap persoalan pemenuhan kebutuhan pangan‐sandangpapan

dan nafkah manusia, termasuk pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakatnya,

10 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

dimana ekologi manusia dipahami sebagai “human ecology is concerned with

organizational aspects of human populations that arise from their sustenanceproducing

activities”. Sementara itu, persoalan ekologi manusia kontemporer adalah

juga berkutat pada persoalan bagaimana organisasi sumberdaya alam diformulasikanditeguhkan

dan dikukuhkan melalui seperangkat norma‐nilai dan tata‐aturan, sehingga

ekologi manusia dipahami sebagai adalah “ilmu tentang organisasi sumberdaya alam”,

terutama tanah, air dan udara. Dalam konteks ini, studi‐studi agraria dan

kelembagaan common pool resources (CPR) menjadi sangat relevan dengan bidang

ilmu ekologi manusia (lihat Berkes, Folke, and Colding, 2000; Bromley, 1992; Ostrom

1990).

Sekali lagi, secara kesejarahan, perkembangan gagasan dan pemikiran yang kemudian

membentuk bidang ilmu ekologi manusia tidak bisa dilepaskan oleh perjalanan

keilmuan Ernst Haeckel, yang memperkenalkan kajian ini pada tahun 1866. Haeckel

mengemukakan bahwa ekologi dipahami sebagai “the study (of management) of the

household of nature”. Dalam sebuah rumahtangga alam, selalu terkandung asumsi

bahwa kondisi internal suatu sistem ekologi (ekosistem) akan senantiasa berada dalam

kondisi yang dinamis atau berubah‐ubah sesuai bekerjanya kekuatan‐kekuatan

pengaruh alam (lingkungan atau environment) dan living organism (terutama manusia)

dalam melakukan aktivitas. Ekologi sendiri adalah sebuah multi‐disiplin dimana fokus

perhatiannya pada dinamika hubungan interaksional antara sistem sosial dan sistem

ekologi, memerlukan dukungan beberapa cabang ilmu lain untuk melengkapinya.

Pengaruh ilmu geografi, geologi, klimatologi, ilmu alam (fisika, kimia, biologi,

kesehatan), ilmu ekonomi, sosial‐budaya dan politik menjadikan ekologi manusia

sebagai holistic science (Quinn, 1940).

Ekologi manusia mengenal beberapa konsep yang merepresentasikan keadaan (status)

dinamika internal suatu sistem ekologi (ekosistem) seperti: stabilitas dan instabilitas

pertukaran materi, stagnasi dan perubahan ekologis, kesetimbangan dan

ketidakseimbangan populasi, serta proses alokasi, distribusi, interaksi, dan pertukaran

dari energi‐mater‐informasi sebagai unsur‐unsur pembentuk susunan suatu

ekosistem. Dalam dinamika internal ekosistem ini, terlibat dua faktor (unsur) penting

yaitu faktor biotik atau living organism dan faktor abiotik atau non‐living elements

seperti cahaya matahari, air, gas, tanah dan sebagainya.

Studi tentang rumahtangga alam, menghadapi persoalan yang derajatnya makin rumit

manakala perhatian diarahkan pada dinamika interaksional antar ekosistem, dimana

eksistensi suatu living‐organism di satu ekosistem dipertaruhkan secara berhadaphadapan

vis a vis melawan eksistensi living organism yang lain pada sistem ekologi

berbeda, maka terjadilan dinamika kerjasama, kompetisi, persaingan, ketergantungan,

oppression atau tekanan, peminggiran atau marjinalisasi, dan perjuangan untuk

survived dari kepunahan. Dalam hal ini, terdapat klaim lain yang mengatakan bahwa

ekologi manusia berkembang dari antropologi budaya, dimana ilmu tersebut

berintikan kajian terhadap hubungan antara alam dan manusia serta peranan alam

dalam membentuk format budaya masyarakat yang tinggal di atasnya (lihat Tabel 1).

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 11

Dalam perkembangannya ekologi manusia menjadi sebuah bidang ilmu tentang

interaksi manusia dan lingkungannya. Dalam memahami interaksi tersebut, terlibat

berbagai disiplin lain seperti sosiologi, biologi, engineering, geografi, arsitektur,

kesehatan dan ilmu lain guna membantu telaahan‐telaahan yang dibangunnya. Studi

ekologi manusia merentang pada beragam konteks budaya dan ekosistem, sehingga

terbentuklah fokus kajian ekologi manusia berburu‐meramu, ekologi perkotaan,

ekologi manusia di kawasan sekitar hutan, ekologi manusia di kawasan persawahan,

pesisir, daerah aliran sungai, dan sebagainya (lihat kembali Tabel 1).

Bidang ilmu ekologi manusia memiliki peran yang makin penting untuk menganalisis

beberapa isyu kritis perkembangan alam di planet bumi. Pertumbuhan penduduk

yang berjalan sangat pesat dan mengarah pada krisis pangan merupakan kekhawatiran

pertama tentang kelangsungan hidup umat manusia di planet bumi. Setelah itu,

industrialisasi yang memproduksi berbagai sampah berbahaya dan mengancam status

kesehatan manusia menjadi ancaman berikutnya. Kehancuran ekosistem hutan,

tanah, udara dan air sebagai akibat tekanan penduduk yang makin tinggi serta

aktivitas ekonomi yang sangat eksploitatif, merupakan keprihatianan komunitas dunia

yang juga dirasakan meluas.

Dalam hal ini, krisis ekologi global yang menghantui banyak orang adalah

berlangsungnya proses‐proses technometabolism – proses pengubahan bahan dan

materi melalui sentuhan teknologi yang rakus energi – yang terjadi pada masyarakat

industri maju. Berbeda dengan natural metabolism, proses produksi industrial itu

mengandalkan input materi, bahan baku dan sumberdaya alam serta energi extratinggi

(yang didatangkan dari luar sistem ekologi setempat) dan sekaligus

menghasilkan sampah beracun yang sangat membahayakan eksistensi bumi dan

isinya.

Proses‐proses produksi berlangsung dalam suasana heavy‐pressure on ecosystem,

dimana aktivitas pertukaran dan perekonomian dilangsungkan melalui platform

kelembagaan ekonomi korporatisme‐kapitalisme yang sangat rakus terhadap sumber

energi tak terbarukan. Tiga sub‐sistem (biologi, sosial, dan ekologi) yang ditelaah pada

sistem “masyarakat konsumsi energi tinggi” menunjukkan kecenderungankecenderungan

yang mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan “masyarakat

berburu dan meramu ataupun pertanian tradisional”. Semua parameter pada

masyarakat konsumsi energi tinggi mengarah pada percepatan tercapainya doomsday

scenario (skenario kiamat) bagi planet bumi.

Industri‐industri berteknologi modern yang sangat rakus energi di kebanyakan negaranegara

maju, setiap hari menghasilkan karbondioksida 12000 kali lebih besar daripada

apa yang dihasilkan oleh masyarakat pertanian di seluruh planet bumi. Dampak

langsung yang ditimbulkan adalah green‐house effect (pemanasan global), produksi

CFC (Chlorofluorocarbons) berlebihan, sampah industri berbahaya termasuk sampah

nuklir, dan munculnya berbagai degenerative and infectious diseases bagi semua

mahluk di planet bumi akibat aktivitas industri padat energi.

12 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

Pada titik ini tantangan bagi kajian‐kajian ekologi manusia kontemporer telah jauh

berkembang dari sekedar berfokus pada isyu klasikal tentang interaksi manusia, alam

dan budaya yang terbentuk, bergeser kepada aspek dinamis proses‐proses pertukaran

dan formasi jejaringan antara sistem ekologi dan sistem sosial. Dengan demikian,

ekologi manusia telah berkembang dan melintas antar‐disiplin dan menemukan

batasannya jauh melampaui apa yang dipikirkan para sarjana antropologi kultural di

masa lalu.

Tabel 1 Dimensi Biologi, Sosial, dan Ekologi pada Empat Tipe Budaya Masyarakat

Aspek

Penting

Kehidupan

Tipe Masyarakat

Berburu dan

Meramu

Tipe Masyarakat

Pertanian –

Tradisional

Tipe Masyarakat

Kota (Awal)

Tipe Masyarakat

Kota (konsumsi

energi tinggi)

Sub‐sistem

biologis dari

kehidupan

masyarakat

• Secara fisik sehat 􀃆

kematian bukan

disebabkan oleh

penyakit, melainkan

predator (binatang

buas) di alam

• Terdapat kecukupan

pangan 􀃆 terutama

dari bahan

tumbuhan

• Kehidupan manusia

menyesuaikan

keadaan alam

• Sebagai akibat

meningkatnya

interaksi antar

manusia, pada

lingkungan menetap

􀃆 maka malaria

menjadi penyakit

penting

• Jenis makanan relatif

tidak lagi variatif 􀃆

less variety in

foodstuffs

• Bercocok tanam 􀃆

menyediakan bahan

pangan secara

kontinu

• Kota tak dapat

memenuhi

kebutuhan pangan

sendiri 􀃆 dipasok

dari kawasan sekitar

kota

• Population density

meningkat akibat

tinggal bersama di

suatu kawasan 􀃆

resiko terhadap

penyakit meninggi

• Single staple food

• Berbagai sumber

penyakit bisa diatasi

melalui teknologi

tinggi, perbaikan gizi,

dan kesehatan

• Muncul penyakit

degeneratif seperti

cancer dan

cardiovascular

dalam kehidupan

modern

• Alam dipaksa

menyesuaikan

kehendak manusia

􀃆 melalui aplikasi

teknologi‐modern

Sub‐sistem

sosialbudaya

dari

kehidupan

masyarakat

• Hidup berkelompok

kecil 10‐20 orang per

kelompok (band)

• Biasanya nomadik

• Kegiatan berburu

binatang besar

dilakukan oleh lakilaki

• Pekerjaan penyiapan

makanan didominasi

oleh wanita

• Less‐nomadic (more

settled) 􀃆 sedentary

life style

• Hubungan sosial

antar manusia relatif

makin intens

• Sebagai konsekuensi

tinggal menetap 􀃆

maka penularan

beberapa jenis

penyakit

berlangsung relatif

makin intens

• Masyarakat mulai

terdiferensiasi ke

dalam beberapa

golongan 􀃆

konsekuensi

spesialisasi

pekerjaan

• Hierarchical

structure of society

become rigid

• Dalam hal ini konsep

“ownership” (private

property) menguat

􀃆 tanah/lahan pun

mulai diprivatisasi

• Intensitas eksploitasi

sumberdaya alam

meningkat tajam 􀃆

akibat kebutuhan

energi yang tinggi

• Organisasi produksi

dikendalikan melalui

korporatisme 􀃆

sangat kapitalistik

dan lacking in

compassion (kurang

empati) terhadap

nasib kelestarian

sumberdaya alam

Sub‐sistem

ekologi dari

kehidupan

masyarakat

• Teknologi utama

adalah api 􀃆

sebagai sumber

energi dari luar

tubuh atau

technometabolism

• Teknologi api

memudahkan

operasionalisasi

kehidupan

• Masyarakat mulai

melakukan

manipulasimanipulasi

atas

sumberdaya alam

yang ada (tanah) 􀃆

dengan tujuan

“constant and

reliable supply of

food”

• Alat bantu pertanian

mulai dibuat dan

dikenal meluas

• Konversi lahan hutan

• Penggunaan energi

api (extrasomatic)

dan produksi

karbon‐dioksida

meningkat

• Kesibukan di kota

menyebabkan 􀃆

manusia terisolasi

dari keterlibatannya

secara langsung

dalam natural

nutrient cycle

• Degradasi lahan

terjadi makin tinggi

• Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi

menyebabkan 􀃆

tekanan luarbiasa

terhadap ekosistem

• Penggunaan fossilfuel

sangat tinggi

• Massive increase in

the intensity of

technometabolism of

human society 􀃆

membahayakan

keberlanjutan alam

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 13

menjadi ladang 􀃆

meluas

Perubahan

sosialekologis

Berlangsung lambat dan

dipicu oleh teknologi

api dan perubahan

berjalan sangat lambat

Perubahan berjalan

relatif lebih cepat

dibanding hunting‐andgathering

community

Berlangsung cepat

karena kebutuhan yang

meningkat dan

menyentuh semua

aspek kehidupan

Berlangsung sangat

cepat, destruktif, dan

skalanya meliputi lokal

hingga global

Sumber: Diesendorf and Hamilton, 1997 (disesuaikan)

Pada titik ini, dipandang sangat relevan untuk merevitalisasi tema‐tema riset ekologimanusia

pada berbagai isyu‐isyu kritikal dinamika komunitas pedesaan dengan

melibatkan tiga dimensi perhatiannya pada persoalan: population, society and nature

secara lebih terpadu (Gambar 2).

Manakala basis sistem sosial kemasyarakatan menjadi orientasi konseptualisasi dan

epistemologis yang setara bobotnya dengan basis sistem ekologi, maka pendekatanpendekatan

sosiologis menjadi relevan untuk melengkapi kajian ekologi manusia.

Oleh karenanya, tidak berlebihan bila kajian ekologi manusia berkembang menjadi

sosiologi ekologi manusia, atau dalam banyak hal dipersamakan dengan kajian

sosiologi lingkungan (lihat Dunlap and Catton, Jr, 1979; Buttel, 1987). Dalam sosiologi

lingkungan, kajian‐kajian dinamika ekologi dan komunitas lokalits berperspektifkan

ekologi manusia merambah ke berbagai dimensi kajian yang dikatakan oleh White

(2004) sebagai kajian yang sarat dengan problematisasi isyu‐isyu ekonomi‐politik dan

pemaknaan posisi alam dalam kaitannya dengan sistem kehidupan manusia.

Gambar 2. Kompleks “Population‐Society‐Nature” dalam Ekologi Manusia

Hingga taraf ini, ekologi manusia telah menjadi transdisiplin dimana banyak faktor

harus ikut diperhitungkan. Hal ini terutama berlangsung pada “ruang” sosialkemasyarakatan

dimana disana terlibat tidak saja struktur sosial melainkan juga

14 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

persoalan etika‐moral dan estetika, teknologi, organisasi sosial dan kelembagaan,

sistem politik, melainkan hingga politik ekonomi dan sistem hukum atau tatapengaturan.

Demikianlah, sebagai bidang ilmu ilmu yang relatif baru dan masih

mencoba untuk terus melakukan positioning, ekologi manusia juga terus dihadapkan

pada tantangan pemecahan masalah yang kian rumit dan kompleks sifatnya.

4. Pergeseran Ruang Lingkup Ekologi Manusia

4.1 Dari Antropologi Budaya ke Sosiologi Lingkungan

Dari perspektif ilmu‐ilmu sosial, bidang ilmu ekologi manusia (yang berawal dari

sebuah pendekatan untuk memahami persoalan manusia dan alam) menapaki sejarah

perkembangan keilmuannya secara khas. Sejak manusia menyadari betapa perubahan

ekologi membawa akibat pada berlangsungnya krisis‐krisis ekologi (ecological change

and crisis) yang mendera makin dalam dan mengancam “daya‐hidup” manusia, maka

sejak saat itulah para sarjana ilmu sosial bersemangat untuk mencari akar‐persoalan

yang bisa menjelaskan krisis dan menanganinya secara lebih komprehensif dari

perspektif sosiologi. Dengan demikian, “perjumpaan‐akademik” ilmu‐ilmu sosial

dengan ekologi, memang jelas bukannya tanpa kesengajaan dan tidak terjadi secara

suka‐suka (arbitrary). Sejak saat itulah sebagai bidang ilmu baru, ekologi manusia

mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pada akhir abad 20, investigasi teoritik yang mengkombinasikan sosiologi, antropologi

dan ekologi menghasilkan persenyawaan baru social dan ecology (the dynamics of

human‐environment interaction) sebagai perluasan studi ekologi manusia. Pada kajian

sosial‐ekologi ditelaah lebih lanjut masalah‐masalah sosial dan hukum serta societal

dynamics yang terjadi sebagai konsekuensi perubahan ekologi di suatu kawasan. Pada

taraf lebih lanjut, “metamorfosa” human ecology menghasilkan cabang ilmu baru

sociology of human ecology (lihat Micklin and Poston, 1998). Cabang ilmu baru ini

makin berkembang menjadi environmental sociology yang mulai dikembangkan secara

meluas oleh public academia sejak akhir abad 20 (lihat Redclift and Woodgate, 1997

dan Dunlap et. al, 2002). Metamorfosa “ekologi manusia” sebagai scientific field tidak

berhenti sampai di situ karena perjumpaannya dengan political economics,

menghasilkan cabang keilmuan baru yang mulai banyak diminati para sarjana ilmu

sosial, yaitu political ecology (ekologi‐politik) yang didominasi oleh tradisi pemikiran

ala historical materialism Marxian dengan atmosfer konflik yang sangat kuat (lihat

Forsyth, 2003; Robbins, 2004).

Jika perjalanan ekologi manusia ditilik kembali ke tahap awal‐perkembangannya, maka

dapat disimpulkan bahwa sosiologi dan ekologi tanpa disadari sebenarnya telah

bersenyawa sejak semula (membentuk ekologi manusia) karena mereka memang

“saling membutuhkan”. Secara epistemologis, persenyawaan itu dimulai sejak adanya

kegundahan pada pertanyaan ala Malthusian tentang: “bagaimana manusia dan

komunitasnya seharusnya memelihara ekosistem agar mereka mampu menetralisasi

ketidaksetimbangan ekologis sehingga perjalanan survival dapat dilanjutkan hingga

melampaui lebih dari satu generasi”. Hingga titik ini, konsep‐konsep ekologi klasikal

seperti adaptasi‐ekologi dan socio‐ecological adjustment disertai konsep kompetisiSodality:

Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 15

suksesi menjadi konsep‐konsep dasar yang sangat penting untuk meretas jalan

pemahaman ekologi manusia. Fokus perhatian investigasi teoritik pada tataran ini

dengan sengaja menuju pada upaya pemetaan pola‐pola adaptasi ekologi

spesifik/khas‐lokalistik yang dilakukan oleh sistem‐sistem sosial “kecil‐terisolasi”

(dalam bahasa developmentalisme mereka sering dilabelkan secara keliru dengan

istilah “suku terasing”). Pemahaman terhadap peta budaya sistem masyarakat kecil ini

menghasilkan peta yang lengkap tentang pola‐pola adaptasi ekologi komunitas asli

(misal: Komunitas Dayak di Kalimantan, Komunitas Anak Dalam di Sumatera,

Komunitas Baduy di Jawa, Komunitas Dani dan Amungme di Papua). Pada titik ini

ekologi manusia menjadi tak ada bedanya dengan disiplin cultural anthropology yang

memulai investigasi teoritiknya dengan fokus kajian sistem statik pada homeostasis10

yang dihadapi oleh suku‐suku asli di pelosok dunia (lihat kembali perbandingan empat

masyarakat pada Tabel 1). Dalam hal ini ekologi manusia mengembangkan

penjelajahan pengamatan dan analisisnya ke sistem‐sistem sosial masyarakat yang

lebih diverse yaitu: masyarakat pertanian, perkotaan dan industri serta masyarakat

global.

Dalam setiap analisisnya, ekologi manusia tanpa disadari menggunakan konsep

survival of the fittest sebagai asumsi dasar atau gagasan sentral untuk memahami

persoalan ekologi di suatu kawasan. Hal ini dilandasi oleh suatu keyakinan, bahwa jika

suatu kawasan mengalami guncangan dan komunitas yang berada disana lagi tak

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik, maka pastilah ada persoalan

ekologis yang harus dijawab. Rasionalitas ini didasarkan pada sebuah proposisi yang

mengatakan bahwa sekalipun dalam kondisi alam yang ekstrem, setiap mahluk hidup

akan mampu mengembangkan kehidupannya melalui mekanisme adaptif. Kecuali bila

ektremitas itu telah melampaui batas, sehingga setiap mahluk hidup yang mencoba

untuk melakukan adaptasi akan mengalami kegagalan yang diikuti kematian dan

kepunahan.

Dalam memahami mekanisme‐mekanisme survival suatu komunitas, pemikiran

evolusionisme Darwinian telah mengantarkan ekologi manusia pada tataran perhatian

yang intensif pada mekanisme perekayasaan teknologi dan infrastruktur organisasi

sosial. Dua pilar mekanisme adaptasi yang terpenting tersebut yang kemudian

“mengisi” dimensi cultural (alam‐pikiran atau cara‐pandang manusia tentang alam)

dalam sistem ekologi manusia.

Investigasi teoritis terus berlanjut dan menyentuh kepada persoalan‐persoalan

konsekuensi logik pertautan dan persinggungan intensif dimensi “culture” dan

“nature” pada sebuah sistem ekologi. Pada titik inilah investigasi teoritik diarahkan

pada pencarian jawaban tentang “social roots of ecological change” atau “ideational

factors affecting the nature” (lihat misalnya analisis Brosius, 1999). Pemikiran untuk

mencari penyelesaian pragmatis persoalan‐persoalan kritikal hasil interaksi “culture”

and “nature”, di “wilayah politik” telah mengantarkan sejumlah pemikir ekologi

10 Dipahami sebagai: “a state in which environmental conditions remain nearly constant in spite of externally imposed

changes to the system”. Homeostasis adalah status kesetimbangan ekosistem dengan segala komponen ekosistem

yang melengkapinya yang memungkinkan mahluk hidup atau organisme melakukan proses adaptasi dan readaptasi

agar selalu berada dalam kesetimbangan ekosistem pada kondisi lingkungan yang selalu berubah.

16 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

manusia untuk mengembangkan disiplin “politik lingkungan” (environmental politics)

(lihat Doyle and McEachern, 2001; Connelly and Smith, 2003).

4.2 Dari Sosiologi Lingkungan ke Ekologi Politik

Melihat seriusnya persoalan kerusakan sistem ekologi di berbagai kawasan di seantero

biosfer planet bumi, maka usaha perbaikannya haruslah didekati melalui pendekatan

multi‐aras. Selain itu, wilayah perjuangan dan garapan juga tidak hanya terbatas pada

aspek bio‐fisik semata‐mata. Lebih daripada itu, ”wilayah politik” adalah kawasan yang

perlu digarap lebih intensif karena selama ini belum banyak disentuh oleh para

pemikir ekologi manusia. Secara praxis, paling tidak hal ini dibuktikan oleh tak adanya

satupun partai politik di Indonesia atau di kebanyakan negara sedang berkembang

yang menempatkan isyu lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam pada posisi

pertama platform perjuangan politik mereka. Kesadaran ini telah mendorong ekologi

manusia memperluas ”wilayah kajian”nya dari pendekatan klasikal ke wilayah yang

lebih dinamis dan menantang. Pada ekologi politik, dipertemukan dua ”sub‐ruang”

yang saling dikontestasi sesamanya yaitu ”ruang‐konflik” (sebagai ruang dimana

proses produksi dan reproduksi kebijakan dan keputusan politik yang melibatkan

beragam kepentingan, dilangsungkan) dan ”ruang‐kekuasaan” (sebagai ruang dimana

para pemegang otoritas kebijakan menjalankan keputusan/kebijakan yang telah

ditetapkan di ruang‐konflik).

Sebelum membahas pendekatan‐pendekatan dalam pemecahan masalah krisis ekologi

secara multi‐aras, lebih jauh. Ada baiknya, ditinjau (secara singkat) apa sesungguhnya

pengertian ekologi politik itu? Mengapa ekologi manusia berkepentingan terhadap

bidang ini? Bagaimana bidang ilmu ekologi manusia secara instrumentalmetodologikal

menopang kelangsungan kajian‐kajian ekologi politik?

Beberapa definisi tentang ekologi politik datang dengan asumsi yang sama yaitu:

”environmental change and ecological conditions are (to some extent) the product of

political processes”. Jika keadaan lingkungan adalah produk dari proses‐proses politik,

maka tidak terlepas pula dalam hal ini adalah keterlibatan proses‐proses dialektik

dalam politik ekonomi. Ideologi profit‐maximizing economy yang dianut oleh para

aktor atau pelaku ekonomi yang selalu melakukan kalkulasi benefit and cost analysis

dalam operasionalisasi praktek ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) turut

mengukuhkan proses kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan. Sementara itu, di

banyak kawasan dunia ketiga, berlakunya sistem kekuasaan oligarkis yang

memungkinkan terbentuknya “aliansi strategik politisi‐birokrat‐pengusaha” telah

dituding turut memperburuk kondisi sistem ekologi bumi, karena ketiga pihak

“mengeroyok” sumberdaya alam dan lingkungan secara bersama‐sama, baik melalui

enforcing regulasi dan tata‐aturan legal maupun yang dilakukan melalui “pintu

belakang” (corruptive legislation processes). Fakta ini, telah membawa krisis ekologi

pada dimensi yang sangat kompleks. Kehancuran sistem ekologi bisa mendapatkan

penjelasan dari sisi moral‐ekonomi pelaku ekonomi, namun juga dapat dijelaskan dari

adanya kegagalan dalam sistem tata‐pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam dan

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 17

lingkungan sebagai akibat bekerjanya proses‐proses politik kolutif dan “siasat jahat”

yang bekerja dibalik keluarnya sebuah regulasi tentang eksploitasi sumberdaya alam.

Kajian ekologi‐politik selalu mempertanyakan: “kekuatan (ekonomi dan politik) apakah

yang (sesungguhnya) telah menyebabkan hilangnya kawasan hutan hujan tropis,

rusaknya pesisir, terumbu karang di lautan, serta hancurnya sumberdaya air”? Lalu

pertanyaan tentang “who gets what” menjadi sangat relevan dalam mengukur

keadilan atas pembagian manfaat yang dipetik dari eksploitasi sumberdaya alam,

seperti: “siapa mendapatkan keuntungan dari proses pemanfaatan sumberdaya alam

dan lingkungan”? dan “Siapakah yang harus menanggung derita kerugian dari semua

kehancuran alam itu?”. Dari pertanyaan‐pertanyaan itulah diskusi ekologi politik

dimulai.

Dengan demikian, ekologi politik didefinisikan dengan basis asumsi: “keadilan”, “krisis

ekologi”, ”campur tangan kekuasaan” dalam sistem ekologi dan pemanfaatan

sumberdaya alam. Blaikie and Brookfield (1987) seperti dikutip dalam Robbins (2004)

mendefinisikan ekologi politik sebagai “combines the concerns of ecology and a

broadly defined political economy. Together, this encompasses the constantly

shifting dialectic between society and land‐based resources, and also within classes

and groups within society itself”. Sementara itu, Peet and Watts (1996) seperti

dikutip dalam Robbins (2004) mendefinisikannya sebagai “a confluence between

ecologically rooted social science and the principle of political economy”.

Watts (2000) seperti dikutip dalam Robbins (2004) memberikan batasan ekologi politik

sebagai: ”to understand the complex relations between nature and society through a

careful analysis of what one might call the forms of access and control over

resources and their implications for environmental health and sustainable

livelihoods”. Dengan batasan ini, maka ada enam sub‐bidang ekologi politik yang

terlibat dalam sistem eco‐politics, dimana setiap pihak berjuang untuk menguasai

salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya, yaitu: (1) ilmu‐pengetahuan atau

knowledge, (2) kekuasaan atau power, (3) praktek atau operasionalisasi kegiatan

ekonomi, (4) politik, (5) keadilan, (6) tata‐pengaturan atau governance. Demikianlah,

sehingga ekologi politik tidak semata‐mata hanya berarti ”praktek dan proses‐proses

politik tentang lingkungan atau ekosistem”, melainkan lebih kompleks daripada itu.

Ekologi politik menyentuh persoalan perjuangan di wilayah gagasan atau ideologi,

formulasi ilmu pengetahuan dan pengujian keyakinan dan rasionalisme yang

berakarkan pada mazhab ekologisme, hingga pada perjuangan keadilan lingkungan

(eco‐environmental justice) dan persoalan tata‐pengaturan pemerintahan lingkungan.

Penataan kelembagaan dan cara‐pandang di wilayah makro‐politik harus disertai

penataan hal yang sama di ”wilayah” individu (melalui pendidikan dan penguatan

kapasitas kognitif manusia) serta di ”wilayah” sistem sosial (melalui pemberdayaan

kelembagaan dan pengukuhan norma‐norma/aturan). Pada aras individual, diperlukan

proses pendidikan dan pembelajaran yang mampu membangkitkan kesadaranindividual

dan perubahan etika‐moral akan pentingnya peran yang dijalankan oleh

setiap elemen (biotik dan abiotik) pembentuk sistem ekologi bagi kehidupan di planet

bumi. Kesadaran itu mengarah pada satu titik yaitu: apabila terjadi ketimpangan dan

18 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

ketidakseimbangan dalam proses‐proses pertukaran dalam sistem ekologi, maka

keseluruhan sistem akan mengalami gangguan yang mengakibatkan destabilisasi

keseimbangan keseimbangan alam. Tidak hanya alam yang akan menderita dari proses

ketidaksetimbangan itu namun juga manusia pun niscaya menerima akibatnya. Oleh

karenanya, sangat penting untuk menyadari, bahwa betapapun kecilnya fungsi dan

peranan sebuah komponen ekosistem, namun keberadaannya tetap harus

dipertahankan dan dilestarikan. Penanaman prinsip kesederajatan hak‐hidup antara

manusia (human society) dan mahluk non‐manusia (non human society) di alam (mereplace

antroposentrisme dengan ekosentrisme) sepantasnya terus diupayakan. Pada

ranah sistem kemasyarakatan harus ditumbuhkan kelembagaan dan sistem hukum

atau tata‐pengaturan yang mampu mengatur perilaku yang akrab lingkungan

(menyediakan insentif bagi mereka yang pro‐lingkungan dan memberikan penalty bagi

mereka yang tidak sadar keberadaan lingkungan), termasuk didalamnya pengaturan

yang menjamin penanaman nilai‐nilai bio‐etika yang kondusif bagi kelestarian

lingkungan. Pada aras negara dan supra‐negara, diperlukan perjuangan politik

ekologis yang terus‐menerus tanpa lelah guna memperjuangkan cita‐cita kelestarian

lingkungan.

Pada aras negara, segenap kekuatan unsur masyarakat pemerhati kesetimbangan

ekologis harus berhadap‐hadapan dengan unsur masyarakat yang memiliki

kepentingan berbeda‐beda. Konflik kepentingan akan segera terjadi manakala

kebijakan terpaksa harus memilih sebuah keputusan yang berkonsekuensi pada

penegasian kepentingan yang dibawa oleh struktur kekuatan politik lain. Konflik

kepentingan pada ranah pengembilan kebijakan sangat berpeluang muncul manakala

struktur kekuatan kapitalisme‐global sebagai pihak yang selama ini menjadi

”penggerak pembangunan” dan dianggap bertanggung jawab atas kehancuran alam

melawan para penentangnya yaitu para aktivis environmental movement

organizations serta green political parties. Gerakan eko‐populisme disisi lain membawa

agenda politik tersendiri dengan orientasi utama penyelamatan kesejahteraan sosialekonomi

rakyat kebanyakan, petani dan komunitas lokal seraya tetap

mempertahankan keberadaan sumberdaya alam tetap di bawah kontrol mereka.

Kebanyakan politisi dan birokrasi negara di sisi lain, mengambil sikap pro‐investasi

asing (pro‐modernisme) yang membawa ideologi korporatisme‐kapitalisme,

dikarenakan orientasinya pada pertumbuhan ekonomi, pajak dan perluasan

kesempatan kerja.

Dari sini, kelak akan terlihat betapa tidak sederhanya pemecahan persoalan

kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan di suatu kawasan. Pilihan‐pilihan

kebijakan dan keputusan politik yang harus diambil akan selalu membawa trade‐off

syndrome (membawa biaya sosial yang harus ditanggung oleh kelompok lain yang

berseberangan) yang sulit dicapai titik optimalnya. Selain itu proses‐proses

pengambilan keputusan politik lingkungan juga perlu perhatian khusus. Semangat

desentralisme, demokratisme dan paradigma partisipatif yang kini menjadi

kecenderungan politik global perlu menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan

atmosfer politik mikro hingga makro.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 19

Dalam hal ini penting pula dibahas bagaimana sesungguhnya tipologi kerusakan

sumberdaya alam dan lingkungan, dampaknya pada kehidupan sosio‐ekonomi‐ekologi

suatu sistem kemasyarakatan serta bagaimana pendekatan penanganan secara sosiopolitis

yang harus ditempuh. Untuk memudahkan pemahaman tentang ruang‐lingkup

kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan serta respons politik apa yang harus

dilakukan, sistematika penjelasan yang dikemukakan oleh Bryant (1998) sebagaimana

tampak pada Tabel 2. berikut ini akan sangat berguna.

Tabel 2. Dimensi‐Dimensi Ekologi Politik atas Kehancuran Alam dan Lingkungan

No. Timecoverage

(Periodisasi)

penghancuran

ekosistem

Perubahan Fisik

yang Menonjol

dari Krisis

Ekologi

Sifat Dampak bagi

Masyarakat

Kemungkinan

Tindakan

Politik

Bentuk

Masyarakat

dan Struktur

Alam yang

harus

diadvokasi

01. Berlangsung

kapan saja atau

setiap

saat/setiap hari

terjadi.

• Erosi tanah

• Hutan yang

menggundul 􀃆

akibat

deforestasi

• Gurun 􀃆

akibat

desertifikasi

lahan

• Abrasi pantai

• Lahan gundul

􀃆 akibat

penambangan

Bersifat akumulatif dan

biasanya diikuti oleh

proses inequality

(ketidakadilan), dimana

kaum miskin (tak

berpunya) menjadi pihak

yang paling menderita dan

menanggung beban

terberat sebagai

konsekuensi dari

keseluruhan proses

perubahan ekologis ini.

Livelihood

protests or

livelihood

resistance 􀃆

dilakukan oleh

mereka yang

terancam

kelangsungan

nafkahnya, serta

merasa tertekan

oleh kehancuran

lingkungan

Marginalized

society 􀃆

proses

peminggiran

kaum miskin

dan

ketidakadilan

lingkungan yang

diderita oleh

alam

02. Berlangsung

secara episodik

(periodik‐danbersambungan).

• Banjir

• Badai

• Kekeringan

• Angin ribut

Bisa banyak kemungkinan

terjadi disini. Namun,

umumnya kaum miskin

atau masyarakat

kebanyakan adalah

penderita utama. Selain

itu, alam

“Disaster” relief

(bantuan pangan)

dan perbaikan

sumberdaya alam

dan lingkungan

Ecologically

vulnerable

society 􀃆

terjadi

kerawanan

pangan dan

ketidakpastian

nafkah serta

kehancuran

alam.

03. Berlangsung

sekaligus,

sistematik, dan

sistemik

• Limbah industri

• Limbah nuklir

• Biologically

(genetically)

modified

species

Cenderung membawa

dampak yang bersifat

massal dan sistemik 􀃆

manusia dan alam menjadi

korban yang senasib dan

sependeritaan.

People distrust,

people

movement,

revolutionary

movement

Risk society 􀃆

struktur alam

dan masyarakat

yang

kehidupannya

sangat berisiko

tinggi terhadap

kehancuran dan

kematian.

Sumber: Bryant, 1998

Dengan dipahaminya bentuk masyarakat dan alam yang mengalami deprivasi akibat

proses penghancuran alam disekelilingnya, maka proses‐proses ekologi‐politik

selanjutnya akan dapat menetapkan langkah politik operasional. Dengan memahami

bentuk‐bentuk serta derajat kehancuran alam dan masyarakat atas krisis ekologi yang

berlangsung, maka dapat ditetapkan sejumlah pilihan strategi intervensi dan kebijakan

lingkungan yang mungkin diimplementasikan, mode of action dari pilihan intervensi

20 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

yang diimplementasikan, serta pentahapan aksi dan pelibatan kekuatan pengaruh

politik untuk mencapai tujuan.

Dari Tabel 2. di atas, sistem sosial masyarakat akan menghadapi tiga aspek terpenting

kerusakan lingkungan dari perspektif eko‐politik. Ketiga aspek itu adalah: (1)

marjinalitas atau peminggiran secara sosial‐ekologikal sebuah kelompok mahluk

hidup, (2) kerentanan secara sosial‐ekonomi‐ekologi dan fisikal akibat berlangsungnya

kehancuran secara terus menerus, dan (3) kehidupan yang penuh dengan resiko

kehancuran taraf lanjut.

Dengan memperhatikan dimensi‐dimensi penting ekologi politik di atas (Tabel 2),

maka kepada masyarakat dunia kini tersedia tiga pilihan skenario kehancuran alam

dan masyarakat yang tersedia dan semuanya menjadi realitas yang tidakmengenakkan

(the incovenient truth). Dengan mengantisipasi munculnya peluang

ketiga skenario tersebut, masyarakat dunia dipersilakan untuk menentukan langkah

konkret demi meminimalisasi derajat kehancuran alam dan sistem sosial di bumi.

Melalui proses‐proses dan negosiasi politik, pilihan demi pilihan konkret bisa

diimplementasikan dengan satu tujuan, yaitu: memperpanjang masa‐hidup bumi yang

mengalami “proses penuaan dan penghancuran sangat cepat” akibat melemahnya

daya dukung lingkungan bumi karena excessive forces yang datang dari berbagai

aktivitas kehidupan di atasnya.

5. Ideologi dalam Ekologi Politik vs. Ideologi Pembangunanisme

Secara politis, muculnya bidang ilmu ekologi politik tidak terlepas dari menguatnya

perspektif kritis‐alternatif yang sengaja digaungkan oleh kekuatan‐kekuatan gerakan

sosial berhaluan struturalisme‐keras pro‐lingkungan. Mereka mendesak masyarakat

dunia untuk berpaling dari perspektif mainstream pembangunanisme‐modernisme

yang telah dianggap gagal dalam memelihara kelestarian alam karena pendekatan

yang diambilnya sangat mengabaikan eksistensi lokal, destruktif dan eksploitatif. Oleh

kelompok ini, arus utama modernisme‐developmentalisme yang diintroduksikan

melalui “logika rasionalisme kapitalisme Barat” dipandang sebagai proses transplantasi

ide‐ide modernitas Euro‐Amerikanisme yang telah terbukti membawa kegagalan

pemihakan pada lingkungan di kawasan sedang berkembang. Pada titik inilah analisis

analisis ekologi politik menjadi terasa sangat dinamik dan berbeda secara signifikan

dengan apa yang ditawarkan oleh analisis ekologi manusia serta sosiologi ekologi

manusia (sosiologi lingkungan) yang relatif lebih statis. Nuansa dinamis itu terutama

ditandai oleh masuknya dua domain penting dalam analisis ekologi politik, yaitu: (1)

relasi kekuasaan politik, (2) analisis konflik ekologi.

Kecaman keras yang datang secara diametral terhadap pendekatan pembangunan

yang berorientasi pada tradisi modernisme‐kapitalistik (yang bergandengan tangan

dengan mazhab ekonomi neoklasikal yang dianut oleh para teknokrat melalui

pendekatan development‐growth), terutama datang dari penganut mazhab

ekologisme‐radikal yang sangat ketat dengan ideologi marxisme‐nya. Penganut

ideologi ini utamanya mendapat dukungan kuat dari para penganut Marx dari varian

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 21

lain yaitu feminism yang juga menyuarakan perjuangan atas ketidak‐adilan (genderperempuan)

sebagai jargon dan isyu utama agenda politik mereka. Dalam hal ini

ecofeminism termasuk penyokong ideologi politik lingkungan, karena banyak studi

mengungkap bahwa secara historis dan faktual perempuan memiliki kedekatan

dengan alam jauh lebih besar daripada pria.

Dalam perspektif ideologi Marx, isyu utama yang diperjuangkan pada dasarnya adalah

mewujudkan cita‐cita sebuah tata‐kehidupan masyarakat dan sistem sosio‐ekonomi

serta sistem ekologi yang lebih adil (socio‐ecological justice) melalui pembongkaran

struktur sosial‐ekonomi kapitalis. Penganut tradisi pemikiran Marxian kontemporer

juga menghendaki terciptanya sistem global yang selain lebih berciri keadilankesejahteraan,

juga bercirikan semangat sosialisme tanpa meninggalkan penghargaan

pada prinsip‐prinsip kesejajaran, kesetaraan, dan jaminan eksistensi bagi nilai‐budaya

lokal‐pinggiran (lihat Yearley, 1996).

Dalam tradisi Marxian, alam adalah landasan pijakan utama dan terpenting bagi

kelangsungan beragam jenis “cara produksi” yang terbentuk sepanjang sejarah

peradaban manusia. Seturut dengan tradisi pemikiran yang demikian ini, maka

terbentuklah beragam tipe system of social‐production relation di masyarakat yang

secara distinct karena diwarnai oleh kekuatan‐kekuatan produksi (forces of

production) yang bersumber pada proses transformasi bahan (materi‐informasienergi)

dari alam (transformation of nature). Kapitalisme meramu bahan‐bahan alam

melalui kekuatan produksi berbasiskan dominasi‐superioritas kapital dimana peran

tenaga kerja menjadi “ternomor‐duakan” (playing a secondary role). Sementara alam

dipandang semata‐mata sebagai sumberdaya dan material (yang tak memiliki aspirasi)

bagi jalannya sebuah proses produksi‐kapitalis. Proses transformasi bahan yang

demikian, dipandang sebagai sebuah “jalan” penting bagi tercapainya cita‐cita

kemakmuran masyarakat (human society), dimana distribusi kekayaan mengandalkan

bekerjanya mekanisme “the invisible hand” (sebagaimana gagasannya dikemukakan

pertama kali oleh Adam Smith di abad 18). Dengan ideologi tunggal kapitalisme

sebagai satu‐satunya pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial, maka negara

(beserta seperangkat kelembagaan politik pendukungnya) memainkan peran penting

sebagai regulator system bagi berjalannya mekanisme produksi eksploitatif tersebut,

secara terus‐menerus.

Sistem transformasi bahan yang mendapatkan “legitimasi masyarakat” (melalui

exercise of power dari Negara ke segenap elemen sistem sosial), akan bertahan

langgeng. Negara beprean penting untuk memelihara suatu sistem produksi menjadi

sebuah tradisi sistem transformasi bahan (produksi) yang mendapatkan pengukuhan

(legitimate) dan diyakini/diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Pada saat

itulah ideologi tersebut menjadi satu‐satunya keyakinan bagi jalan perubahan sosial ke

arah perbaikan yang direstui seluruh rakyat. Pada titik itulah, keyakinan berubah

menjadi menjadi ideologi dasar pembenaran bagi keseluruhan tatanan sistem sosial

sebuah masyarakat (dalam hal ini masyarakat kapitalistik).

Sebagaimana disebutkan dimuka, “cerita sukses” dari ideologi dan sistem politik

berbasiskan pada kapitalisme, mulai mendapatkan kritik dan keragu‐raguan secara

22 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

meluas. Hal itu terjadi manakala material‐goods (dan “kesejahteraan”) yang

dihasilkan ternyata memakan terlalu besar biaya sosial‐politik yang diformulasikan

sebagai berikut:

1. Pembagian kembali surplus value (redistribution mechanism) dari kapitalis kepada

tenaga kerja berlangsung secara kurang adil. Ada relasi kekuasaan modal yang

timpang, dimana pertukaran ekonomi lebih menguntungkan pemilik modal,

sementara fenomena kemelaratan malah menguat di kalangan buruh.

2. Pembangian kembali surplus value dari foreign‐owned capitalistic industries

kepada negara sedang berkembang pemilik sumberdaya alam, berlangsung

timpang, sehingga membentuk struktur produksi yang bercirikan exploitative

social‐relations dan membentuk pola pembangunan bertipe ketergantungan yang

sangat kuat. Fakta ini selanjutnya menghasilkan keterbelakangan dan struktur

ketergantungan di negara sedang berkembang.

3. Pembagian kembali surplus value dari pengusaha (pemilik kapital) kepada alam

berlangsung sangat timpang, dimana prosentase modal yang direinvestasikan

kembali ke alam terlalu sedikit dibandingkan apa yang telah diambilnya. Hasilnya,

alam tak mampu meregenerasi daya dukungnya terhadap proses produksi lebih

lanjut, dan justru mengalami kerusakan yang serius.

4. Dengan mengadopsi kapitalisme sebagai satu‐satunya azas (ideologi) dalam sistem

produksi, maka sesungguhnya Negara sebagai system‐regulator, telah

memonopoli (baca: membiarkan) violence dan ketidakadilan (rationalized

inequality), dan mereproduksi terus‐menerus sistem tersebut untuk berjalan

secara lestari.

Beberapa kekecewaan atas kegagalan pendekatan pembangunan berideologikan

kapitalisme (world capitalistic economic system) yang sangat eksploitatif dan hanya

menguntungkan pihak negara maju semata (elite ekonomi dan politik) – Gambar di

atas –, telah memunculkan kesadaran baru dan kesepahaman di kalangan scholars

serta negarawan akan pentingnya untuk mengajukan pemikiran/paradigma alternatif

pembangunan. Aliran‐aliran pemikiran alternatif tersebut diharapkan dapat

menawarkan pendekatan baru dalam segala bentuk transformasi alam yang tidak lagi

berciri tunggal (multiple ideological forms of development). Pada intinya, paradigma

pembangunan alternatif tersebut hendak berusaha mengkoreksi ideologi kapitalisme

yang telah menyisakan penderitaan, kerusakan alam, dan ketidakmerataan yang

makin tajam banyak kawasan. Kegagalan kapitalisme sebagai ideologi pembangunan

dikemukakan oleh Gorz (1996) dalam “five theories of crisis”‐nya sebagai berikut:

“In the interaction of ecological change and economic development….we are dealing

…with a crisis of ‘capitalis accumulation’, intensified by an ’ecological crisis’…what

then is a ‘crisis of overaccumulation’….this is because the basic structural problem of

capital economies is how to maintain rates of return per unit investment in an

increasingly capital intensive and extensive economy. Companies faced with such a

dilemma may sell more products or produce higher value‐added products…at this

point…the dynamic of growth and the prevailing economic rationality collide with

(berbenturan dengan) the physical limits of natural world. The economic strategies

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 23

for avoiding the downward recessionary spirals of overaccumulation are resolved,

temporarily at any rate, by hightened levels of environmental damage”

Semangat untuk mengkoreksi ideologi kapitalisme sebagai paradigma tunggal (single

paradigm) pembangunan ekonomi, selanjutnya menghasilkan beragam tipe ideologi

alternatif, yang sprektrumnya sangat luas, mulai dari ideologi yang berpendekatan

sangat radikal‐revolusioner hingga yang bersifat kompromistis‐evolusioner. Mereka

yang lebih memilih jalan moderat dalam membela lingkungan, mengambil jalan

perjuangan melalui gerakan berpaham environmentalism (cinta lingkungan). Tradisi

pemikiran environmentalism, terbukti kemudian lebih bisa beradaptasi secara baik

dengan berbagai ideologi lain di dalam ruang politik pembangunan secara praktikal.

Para ahli sosiologi dan politik pembangunan telah lama mengikuti perkembangan yang

terjadi di banyak negara sedang berkembang tersebut. Secara historis, ideologiideologi

yang berorientasi pada pemihakan lingkungan (nature advocacy) yang ada

saat ini, dapat dikatakan datang belakangan, dan muncul sebagai wujud

ketidaksepahaman atau resistensi atas hadirnya kapitalisme, yang secara tradisional

telah menelan berbagai biaya sosial‐ekologi yang terlalu besar. Seperti disarikan dari

pemikiran WOODHOUSE (1972) dan STEVIS (2000), paling tidak ada 4 (empat) alasan

politikal‐ekologis mengapa sebuah ideologi‐politik pembangunan tandingan harus

muncul, yaitu:

1. Sistem sosial‐kemasyarakatan negara sedang berkembang pada saat ini bukanlah

sebuah sistem yang imun (kebal) terhadap pengaruh luar bahkan telah berada di

bawah pengaruh kekuasaan ekonomi negara maju 􀃆 the international systems –

dominated by the rich industrial nations – has a critical influence over internal

development in the poorer nations. Thus, rich‐western industrial countries have

full control over development third‐world nations’ destinies. Dengan keyakinan ini,

negara sedang berkembang sesungguhnya hampir tak memiliki legitimasi untuk

berkuasa dan melancarkan pengaruhnya, sementara lembaga‐lembaga politik tak

berjalan efektif (tak berdaya), dalam mengontrol negara mereka (dalam konteks

sistem kapitalisme global). Dalam hal ini, ketidakberdayaan (disempowered)

tersebut termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dikatakan selanjutnya

bahwa the economic and cultural domination of the world by wealthier nations

adalah penyebab utama kerusakan alam di negara‐negara periferal (sedang

berkembang) 􀃆 oleh sebab itu, paham atau ideologi tandingan perlu muncul

untuk mengimbangi dominasi kapitalisme‐global di berbagai negara periferal.

2. Modernisasi telah menyebabkan perubahan gaya hidup yang sangat drastis dan

berarti di kalangan masyarakat, dimana…resource depletion caused by high

standards of living (high energy consumption, the use of throw‐away products,

etc.) and poor rates of reclamation (penghijauan hutan kembali, rehabilitasi tanah

kritis, pengelolaan sampah plastik yang tak efektif, dsb)…terjadi dimana‐mana.

Dalam hal ini diperlukan redefinisi kode‐etik atau moral yang diperlukan dalam

pemanfaatan sumberdaya alam. Moral justification of action yang selalu

berorientasi pada dominasi, penetrasi modal serta pemborosan, sudah saatnya

dikoreksi.

24 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

3. Pertumbuhan penduduk terus meningkat seiring dengan perbaikan teknologi

kesehatan (modern health measures). Di sebagian belahan dunia, ledakan

penduduk telah mengancam ketersediaan pangan, karena bumi memiliki carrying

capacity (daya dukung lingkungan) yang terbatas. Dalam green politics, isyu

mereduksi konsumsi sebagai akibat pertumbuhan penduduk merupakan topik

hangat dan sangat penting, sebagaimana Capra dalam Dobson (1995) menjelaskan

bahwa: “to slow down the rapid depletion of our natural resources, we need not

only to abandon the ideas of continuing economic growth, but to control the

worldwide increase in population”. Dalam hal ini perhatian pada isyu food and

livelihood sercurity serta pengendalian penduduk menjadi masuk akal.

Secara umum beberapa sistem ideologi pembangunan yang eksis selama ini dapat

diperbandingkan satu sama lain dalam Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3. Ideologi dalam Pembangunan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

No. Elemen

Pembeda

Kapitalisme Ekologisme Sosialisme‐

Komunisme

Ideologi

Lokalisme

01. Pendekatan

untuk mencapai

derajat

kesejahteraan

Liberalisasi dan

kompetisi di pasar

Pertukaran yang

adil dan

seimbang

Distribusi oleh

Negara

Pengaturan oleh

kelembagaan

adat lokal

02. Institusi

pengendali

pertukaran

Pasar via

mekanisme

supply‐demand

Pasar, namun

terkontrol oleh

civil society

Tidak ada pasar

􀃆 distribusi oleh

negara

Kelembagaan

kolektif 􀃆

tunduk pada adat

03. Pelaku produksi Individu 􀃆

perusahaan

Elemen

ekosistem

Perusahaan

(Negara)

Kolektivitas 􀃆

milik komunitas

04. Kode etik

pemanfaatan

sumberdaya

alam

Dominasi,

Eksploitasi dan

Penguasaan

surplus melalui

mekanisme pasar

Hidup bersama

antar elemen

mahluk alam 􀃆

pembagian ruang

yang adil

Kesamarataankesamarasaan

semua elemen

alam

Keselarasan

dengan alam 􀃆

kesejahteraan

kolektif

05. Tujuan utama

atau Orientasi

ekonomi

Akumulasi dan

Pertumbuhan

ekonomi tinggi

Konservasi dan

Pertumbuhan

ekonomi 􀃆

setimbang

Eksploitasi alam

demi

kesejahteraan

yang sama‐rata

Pemanfaatan

alam secara

seimbang

06. Pola hubungan

produksi

Eksploitatif Konservatif Distributif Keadilan

07. Jurang

kemiskinan,

ketimpangan dan

kerusakan alam

Sangat tinggi

peluangnya untuk

muncul

Kecil peluangnya

untuk muncul

Berpeluang

muncul 􀃆

Moderate

Sangat kecil

peluangnya untuk

muncul

08. Sifat sumberdaya

manusianya

Progresif‐Agresif Naturalistispreservatik

Uniformistik Kolektivistik

Sumber: disarikan dari berbagai sumber.

4. Distribusi kemakmuran dalam sistem ekonomi kapitalis dunia telah mencapai

tahap dominasi ekonomi dan budaya yang mengkhawatirkan eksistensi penduduk

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 25

lokal (local indigenous people). Oleh karenanya, diperlukan perjuangan melalui

arena politik, untuk memperjuangkan local norms and tradition agar bisa terus

bertahan hidup.

6. Ideologi‐Ideologi Ekologi Politik

Dalam pandangan yang berkategorikan post‐modernisme, dimana mazhab

materialisme tidak lagi dipandang sebagai pijakan terpenting untuk melihat segala

sesuatu yang berlangsung dalam aktivitas produksi dan reproduksi ekonomi, maka

Stevis (2000), mengatakan bahwa karenanya harus ada kesadaran baru dalam

memandang tatanan sosial‐kemasyarakatan berkaitan dengan eksistensi alam.

Penyelesaian dan pencarian solusi konflik‐konflik kepentingan dalam sistem sosial,

seharusnya tidak saja hanya dilakukan dalam konteks human politics melainkan juga

dalam kerangka nature‐politics. Tradisi pemikiran yang memandang bahwa alam tak

memiliki otonomi sedikitpun untuk mengatur dirinya dalam proses‐proses produksi

harus diubah sejak dini.

Pemberian otonomi yang lebih luas bagi alam (“otonomi sumberdaya alam”) untuk

mengatur dirinya dan memperjuangkan hak‐haknya dapat dilakukan melalui

perjuangan politik ekologi dari organisasi‐organisasi sosial dan gerakan eko‐politik

yang didorong oleh para pemerhati lingkungan. Dalam sistem politik yang menghargai

lingkungan, agensi pembangunan (aktor pembangunan, praktisi politik pembangunan)

harus senantiasa menyadari akan adanya ecological rights (hak‐hak politik

alam/lingkungan) sebagai tambahan dari traditional political rights, social rights and

economic rights yang selama ini telah dikenal sebelumnya. Pemikiran pro‐ekologi

semacam ini, sangat kuat didukung oleh mereka yang berideologi politik ekologisme.

6.1 Green Thought dan Rasionalisme Ekologi

Hak politik alam untuk mengatur dan eksis, menuntut adanya pengembangan tradisi

pemikiran dan cara pandang baru dalam memahami konstelasi kekuasaan dalam

menjalankan pembangunan. Perspektif ekologisme dilahirkan untuk menjawab

kebutuhan tersebut.

Sebuah tradisi‐pemikiran yang senantiasa diasah, dikaji, dibangun, dan akhirnya

menuntun orang secara disiplin dalam mengkonstruksikan gagasan dan cara

pandangnya (theoretical way of thinking). Perspektif untuk memahami how human

beings are related and are relating to the planet (paling tidak dalam jangka waktu kini

dan masa depan), telah mengkristal menjadi sebuah ideologi baru yang dibingkai dan

disebut oleh Dobson (1995) sebagai green (political) thought. Cara pandang dalam

ekologi tersebut menilai adanya kesatuan yang sangat erat dari dua sistem yang

mandiri, yaitu sistem ekologi dan sistem sosial, yang (sesungguhnya) keduanya tak bisa

dipisahkan begitu saja dalam setiap hubungan produksi, relasi sosial, ataupun relasi

kekuasaan (Marten, 2001). Menurut perspektif pemikiran green, setiap aksi di sistem

sosial selalu menimbulkan dampak/reaksi pada sistem ekologi dan sebaliknya.

Sehingga sistem produksi ekonomi yang pada masa lalu sangat steril terhadap

26 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

persoalan ekologi (memisahkan secara tegas kepentingan ekonomi dan ekologi), kini

pandangan tersebut tak bisa ditolerir lagi.

Secara historis, pemunculan cara pandang atau “wawasan politik hijau” tersebut

didorong oleh sebuah rasionalisme hijau (green rationalism), yang didefinisikan oleh

Dryzek (1987) sebagai: “ecological rationality as a principle and as a form of functional

rationality is concerned with low entropy (kehilangan energi sebagai akibat transaksi

materi dalam kehidupan), or order in human systems as they combine with natural

systems…there is a sense in which this nature ‘knows best’ contention just has to be

correct. Recall that in the absence of human interests, ecological rationality may be

recognized in terms of an ecosystem’s provision of life support to itself”. Dengan

demikian landasan moral dari rasionalisme ekologi sesungguhnya adalah:

1. Preservasi dan perbaikan material and ecological basis of society yang diperlukan

agar berfungsinya dan berjalannya berbagai fungsi dan struktur rasional dalam

kehidupan seperti pada aktivitas ekonomi, hukum, politik dan sosialkemasyarakatan.

2. Nilai moralitas yang senantiasa mendorong seseorang atau anggota komunitas,

untuk berupaya maksimal serta menciptakan situasi yang optimal bagi

terbentuknya sistem sosial‐ekologi yang jauh dari ancaman bencana ekologis

(kelaparan, erosi, kebanjiran, kekeringan, kemiskinan, ketidakpastian iklim,

kehancuran spesies, wabah penyakit, konflik pemanfaatan sumberdaya alam, dan

sebagainya).

Berbeda dengan apa yang hendak dicapai dalam social‐rationality yang selalu

bertujuan utama menciptakan harmoni kehidupan sosial serta integrasi sosial melalui

proses interpersonal adjustment, maka ecological rationality memiliki logika‐rasional

yang agak berbeda. Dua unit entitas sosial (masyarakat) yang memiliki political‐power

yang seimbang dan saling melancarkan pengaruh dalam mengeksploitasi sumberdaya,

bisa saja mengakhiri ketegangan sosial mereka dengan membagi wilayah eksploitasi

sumberdaya alam yang mereka perebutkan. Dimana, hanya dengan cara itu

“kedamaian” sosial bisa dicapai. Namun demikian, dalam logika rasionalitas ekologi,

harmoni kehidupan sosial saja belumlah cukup. Benar bahwa ketenangan dan

stabilitas sosial‐politik adalah hal penting, namun bagi pandangan green‐thought, hal

itu tidaklah mencukupi. Mengapa? Karena di dalam sistem sosial yang harmonis,

masih berlangsung eksplotasi manusia terhadap alam yang tidak adil. Sehingga

kesetimbangan sosial yang dicapai dua masyarakat tersebut tidak diikuti oleh

kesetimbangan ekologis yang memadai.

Disini kemudian muncul persoalan keadilan sosial versus keadilan ekologis. Dalam hal

pembagian konsesi (wilayah) bagi masing‐masing entitas sosial (misalnya, antara

masyarakat pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan komunitas warga desa

setempat), maka pembagian mungkin dirasakan telah “adil dan mencukupi”, manakala

pembagian wilayah telah menciptakan situasi “social harmony and integration”.

Namun stabilitas sosial tersebut tetap menyimpan disharmoni hubungan antara

masing‐masing masyarakat dengan lingkungan alamnya. Persoalan inequality dan

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 27

pembagian keadilan lingkungan, tetap berlangsung antara human society (HPH dan

warga desa) melawan alam lingkungan (hutan).

Sejarah pemikiran munculnya konflik dua macam rasionalitas yang memiliki tolok

ukur berbeda, diawali oleh hadirnya “zero growth” debate yang sebelumnya telah

digagas dalam teori “Limits to Growth” oleh Club of Rome di tahun 1972. Dalam debat

tersebut, pihak penganut rasionalitas ekologi menandaskan, bahwa faktor pengendala

pertumbuhan ekonomi adalah alam dan kemiskinan. Dalam thesis “limits to growth”

itu ditandaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipacu secara terus‐menerus

hanya akan berakibat pada dua muara yang sangat memprihatinkan dunia, yaitu:

kemiskinan (poverty) dan kerusakan alam yang tidak terperikan (irrepairable natural

resources damages). Oleh karenanya, proyek‐proyek yang mengatasnamakan

pertumbuhan ekonomi harus segera dipikir‐ulang (Connelly and Smith, 2003). Tesis ini

dibangun bukanlah tanpa alasan yang tak berdasar. Hukum kekekalan energi yang

mengatakan bahwa “energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan kecuali berubah

bentuk”, sangatlah mengilhami pemikiran “limits to growth”. Artinya, setiap materienergi

yang terakumulasi melalui pertumbuhan ekonomi di satu tempat, pasti akan

meminta sejumlah biaya berupa pengurangan akumulasi materi dan energi di tempat

yang lain (hadir berwujud “kemiskinan dan kerusakan alam”).

Sebaliknya, rasionalitas ekonomi menandaskan bahwa konsep pembangunan a la

pertumbuhan memandang bahwa natural capital selama ini dipandang seolah‐olah

tak akan pernah lapuk dan tak akan pernah lekang oleh karena kegiatan ekonomi. Hal

ini ditingkahi oleh technocentric‐ideology yang percaya bahwa kapasitas alam dalam

menopang bumi bisa “tidak‐terbatas” manakala teknologi ikut campur‐tangan dalam

sistem. Kritik terhadap realitas ekonomi adalah pada keadaan ketersediaan

sumberdaya alam yang dipandang sangat terbatas.

Alam memiliki keterbatasan daya dukung lingkungan (limited carrying capacity).

Keausan alam (nature exhausting) akan menyebabkan pertumbuhan terkoreksi.

Sementara itu, “zero growth” thesis sangat berkeyakinan bahwa: banjir, kekeringan,

wabah penyakit, adalah “upaya sang alam” mengkoreksi pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, sehingga prestasi pertumbuhan ekonomi yang ada akan

terkoreksi dan terus‐menerus ditekan kembali ke taraf semula. Dengan kata lain,

pembangunan yang mengabaikan kepentingan dan “rasa” keadilan alam, akan

senantiasa menghasilkan stagnasi atau bahkan pemburukan kualitas kehidupan,

sebagaimana diilustrasikan oleh gambaran “seseorang yang berlari maju‐ke‐atas, pada

sebuah eskalator yang bergerak menurun dengan laju yang lebih cepat”.

6.2 Deep and Shallow Ecology dan Beragam Varian Green Thought Philosophy

Arah perjuangan politik lingkungan dalam pembangunan akan sangat ditentukan oleh

ideologi yang dianut. Dalam teori gerakan sosial lingkungan dan teori perjuangan

keadilan lingkungan (theory of distributive justice), dikenal beragam varian dari green

thought, dua ideologi yang penting disebutkan adalah deep ecology atau ecologism

dan shallow ecology atau environmentalism. Kedua kutub ideologi tersebut

membentuk kontinuum. Di antara kedua kutub ideologi lingkungan tersebut

28 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

sesungguhnya terbentuk varian‐varian ideologi lingkungan yang derajat kedekatannya

terhadap kedua ideologi bisa bervariasi.

Menyitir pendapat Naess tentang ideologi deep‐ecology, Dobson (1995)

mengemukakan bahwa “deep ecology is not concerned with justice but with nature in

relation to man”. Peranan manusia di alam menjadi fokus penting dalam perspektif

ini, karena manusia dipandang sebagai agen atau aktor perusak‐alam paling utama di

biosfer planet bumi. Kerusakan alam tersebut berlangsung dikarenakan way of life

kebanyakan masyarakat manusia yang cenderung eksploitatif dan mengusung ideologi

merusak (destructive ideology). Dalam hal ini kerusakan hanya dapat dihentikan bila

masyarakat secara totalitas membangun semangat dan cara kehidupan yang baru

serta sistem sosial‐kemayarakatan yang mengedepankan perbaikan lingkungan alam.

Secara filosofis, ada dua macam green thought, yang perlu diperhatikan dalam

memahami gerakan sosial lingkungan yaitu:

1. Deep ecology or ecologism, adalah sebuah sistem gagasan (ideologi‐politik) yang

selalu berusaha hendak membentuk dan memandu cara berpikir masyarakat

untuk melakukan perubahan mendasar mentalitas individu dan kelompok dari

etika traditional anthropocentrism11 kepada etika biocentrism atau etikaecocentrism12.

Deep ecology memandang dan menilai sebuah tindakan sosial dari

perspektif lingkungan‐alam secara keseluruhan, dan tidak secara parsial dari

kacamata manusia semata‐mata. Secara khusus, dalam sistem gagasan ini

termasuk juga upaya advokasi terhadap eksistensi sistem sosio‐budaya lokal

(traditional ecological knowledge/TEK) yang seringkali diabaikan dan dimatikan vis

a vis sistem pengetahuan Barat. Oleh karenanya, para penganut paham ini hendak

mengubah tatanan ekonomi‐sosial dan politik dunia secara fundamentalistikradikal‐

struktural. Mereka memperjuangkan terbentuknya struktur tatanan dunia

“baru” dan sistem kemasyarakatan baru (ecologically friendly civilized society)

yang menghargai alam (secara proporsional) demi kelangsungan hidup

keseluruhan sistem ekologi (dimana manusia ikut menjadi bagian alam) itu sendiri.

Akar tradisi pemikiran yang dikembangkan oleh ideologi politik lingkungan ini

11 Anthropocentrism assumes explicitly that the objective of economic activity is to improve the ‘welfare’

of humans and that ‘welfare’ increases with quantities of good and services consumed. It follows from

this that resources extracted from the natural environment have value because they contribute to

human welfare, so that those attributes or aspects of the natural environment that do not contribute to

human welfare are not valuable (Diesendorf and Hamilton, 1997). Dengan demikian, antroposentrisme

adalah etika lingkungan yang memandang semua benda di bumi adalah obyek untuk pemenuhan

kebutuhan hidup manusia. Benda hanya bernilai jika dan hanya jika bermanfaat dan dapat

dimanfaatkan bagi manusia. Benda alam menjadi tak bernilai bila tak bermanfaat. Pandangan ini

memantapkan posisi manusia sebagai subyek eksploitator utama atas benda‐benda alam.

12 Ecocentrism is the view that everything natural, including natural processes, has intrinsic value, that is,

value in itself. (Diesendorf and Hamilton, 1997). Dengan demikian, apapun benda lingkungan/alam akan

selalu bernilai, sekalipun secara ekonomi tak bernilai. Karenanya, tak ada satupun benda di bumi ini

yang pantas dirusak. Ekosentrisme adalah etika lingkungan yang ditunjukkan saat seseorang atau

sekelompok orang memperjuangkan cita‐cita konservasi/keberlanjutan sumberdaya alam dengan

disiplin‐konsisten dan (kadang‐kadang dengan cara‐cara fundamentalistik‐radikalistik).

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 29

adalah Strukturo‐Marxian garis keras yang segaris dengan anarchism (ideologi

pembongkaran terhadap struktur kekuasaan politik mapan).

2. Shallow ecology or environmentalism, adalah sebuah sistem gagasan yang derajat

pembelaannya terhadap alam jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan deep

ecology. Dalam hal ini, perjuangan politik terhadap pembentukan new society

structure yang ramah terhadap alam (sebagaimana diperjuangkan oleh penganut

ecologism) tidaklah sekeras dan seradikal mereka kaum penganut deep ecology.

Dalam shallow ecology, pertimbangan penilaian manfaat‐ekonomi benda‐alam

terasa sangat antroposentristik (“human‐interest oriented”) meskipun dalam

pengambilan keputusan tentang pemanfaatan benda‐alam pun, mereka tidak

mengabaikan samasekali eksistensi lingkungan. Namun demikian, lingkungan

tetaplah “dinomor‐duakan” dalam pandangan ini. Kebanyakan platform

kebijaksanaan sosial‐ekonomi di Indonesia (sejak masa awal kemerdekaan hingga

1990an), dipandang berada pada aliran pemikiran shallow ecology. Pada masa

Orde Baru, – dimana gaung developmentalism (“pembangunan‐isme”) terasa

sangat kuat –, setiap kebijaksanaan publik sangat dirasakan tidak pro‐lingkungan.

Sementara itu, struktur‐jejaring gerakan sosial lingkungan global maupun

domestik yang berideologikan deep ecology pun belum terbentuk dengan baik,

sebagaimana saat ini (dekade 2000an). Alhasil, sumberdaya alam dan lingkungan

mendapatkan tekanan yang demikian hebat tanpa ada upaya advokasi yang

memadai.

Dalam deep ecology dijumpai satu varian/aliran ideologi penting yaitu dark‐green

yang berjuang ekstra konservatif terhadap alam dan lingkungan. Perjuangan politik

yang dibangun sejak di tataran grass‐root (civil society) hingga arena kekuasaan politik

negara, dicirikan oleh pendekatan‐pendekatan yang fundamentalistik, radikal, dan

tidak mau berkompromi. Sementara, di sisi lain dijumpai pula aliran lighter‐green,

yaitu suatu paham yang dianut oleh mereka dari kalangan moderat (kompromistismodernis)

dalam memandang persoalan lingkungan. Pada sisi sangat kompromistis,

dijumpai aliran green‐blue ideology yang diisi oleh mereka yang memiliki sikap ambigu

(indistinctness) dalam pandangan politik‐lingkungan. Mereka biasa menunjukkan etika

antroposentristik dan tidak pro‐lingkungan (non‐green) ketika membicarakan

persoalan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kehidupan ekonomi. Sementara itu,

mereka dapat berubah haluan dengan cepat dari blue (anti‐lingkungan) ke green (prolingkungan),

untuk alasan‐alasan politik tertentu (biasanya demi kekuasaan).

Ekspresi sikap dan Pandangan terhadap lingkungan, menghasilkan teori eko‐politik

terhadap lingkungan yang khas. Di negara maju maupun sedang berkembang

persoalan eko‐politik lingkungan selalu mengacu pada pertanyaan‐pertanyaan hal‐hal

sebagai berikut:

1. Sumberdaya alam dan lingkungan apakah yang sedang dipersoalkan,

diperjuangkan kelestarian/pemanfaatannya dan diperselisihkan?

2. Siapa pihak yang paling menikmati keuntungan dan menanggung kerugian atas

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut? Dan siapa pula pihak

30 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

yang paling memegang kendali penguasaan dan pengaturan atas sumberdaya

alam?

3. Kapan dan dimana pemanfaatan/pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan itu

berlangsung? Dimana dan dalam jangka waktu yang seperti apa proses

kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan diperhitungkan?

4. Dalam bentuk apa keuntungan dan kerugian atas pemanfaatan/pelestarian

sumberdaya alam dan lingkungan itu sepantasnya diukur dan dihitung?

Persoalan eko‐politik sumberdaya alam/lingkungan akan selalu berakhir pada

fundamental conflict of choice, yang berlangsung antara pilihan “conserving‐preserving

the nature” versus “the use of the nature for the sake of economic growth and

development”. Perdebatan politik akan berlangsung sengit antara pihak‐pihak yang

berbeda pandangan atas kedua cara‐pandang terhadap pemanfaatan lingkungan

tersebut. Siapa yang memenangkan dan energi politik apa yang diperlukan untuk

memenangkan perjuangan gagasan‐gagasan di atas, akan sangat menentukan

dinamika politik lingkungan (ekologi politik) di suatu kawasan.

7. Penutup: Tantangan Disiplin Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan

Ekologi Politik dalam Dinamika Komunitas Pedesaan ke Depan

Bidang ilmu ekologi manusia yang telah berkembang dari ruang‐lingkupnya yang kecilterbatas

pada kajian antropologi budaya (kesetimbangan ekologis pada sistem

komunitas lokal) ke kajian di ruang‐meso‐makro interaksi antar kelompok manusia

dengan alam pada sosiologi lingkungan. Perkembangan terakhir, ekologi manusia ikut

mendasari berkembangnya disiplin ekologi‐politik yang memiliki ruang‐lingkup lebih

luas. Ekologi politik berkonsentrasi di tataran interaksi‐makro antara para pemegang

otoritas kekuasaan dan kepentingan atas sumberdaya alam dan lingkungan (Tabel 3).

Dengan perkembangan yang demikian, ekologi manusia telah memberikan

kesempatan keterlibatan beragam disiplin ilmu untuk saling melengkapi analisis.

Beberapa disiplin yang melakukan ”amalgamasi” dengan ekologi manusia itu adalah:

ekologi‐biologi, sosiologi, antropologi, hingga ekonomi‐politik. Perlu dicatat juga

bahwa selama paruh pertama hingga paruh kedua dekade 2000an, beberapa isyu

utama yang relevan dan senantiasa melibatkan perhatian ahli ekologi manusia,

sosiologi ekologi manusia dan ekologi politik makin intensif adalah:

1. Reorientasi ideologi lingkungan. Fokus diarahkan pada usaha menggali akar etikamoral

dan budaya ekologi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

agar lebih bercirikan keadilan yang merata. Dalam hal ini tersebutlah beberapa

aliran pemikiran menonjol yang perlu diinvestigasi ulang relevansinya dalam

merekonstruksi tata kehidupan ekosistem, seperti anthropocentrism, ecocentrism,

deep‐ecology, shallow‐ecology, environmentalism. Dengan kata lain diperlukan

proses transformasi etika‐moral eco‐social yang mengakomodasi kepentingan

manusia dan alam secara seimbang (Dobson, 1995; Escobar, 1998; Little, 2000).

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 31

Tabel 4. Ruang Lingkup, Landasan Etik, Konsep Relevan Tiga Bidang Ilmu Serumpun

No. Elemen

Pembeda

Ekologi Manusia Sosiologi Lingkungan Ekologi Politik

01. Unsur yang

saling

berinteraksi

manusia (human

system) dan alamlingkungannya

(sistem

ekologi).

sistem sosial dan sistem

ekologi (sumberdaya alam

dan lingkungan) atau

(socio)‐culture vis a vis

nature.

negara, swasta dan

masyarakat sipil 􀃆

setiap entitas

membawa kepentingan

yang berbeda atas

eksistensi alam.

02. Moda interaksi

antar unsur

sustenance needs

fulfillment, pertukaran,

dan perjuangan untuk

mempertahankan hidup

(survival needs).

penguasaan, produksi,

dan reproduksi sosialbudaya

dan ekonomi

berbasiskan pada

kelimpahan berkah alam.

exercise of power and

authority dan power

struggle dalam

pengelolaan,

pemanfaatan,

konservasi, dan

advokasi terhadap

alam.

03. Obyek

interaksi

materi, energi, dan

informasi.

materi, energi, informasi,

modal, uang, wewenang,

kekuasaan/pengaruh,

pranata sosial.

Kepentingan/interest

politik.

04. Outcome

interaksi

konfigurasi budayaekologi

􀃆 komunitas

lokal dengan ciribudaya

ekologi yang

khas 􀃆 sebagai hasil

dari proses adaptasi

ekologis yang panjang.

kofigurasi hubungan sosial

antar pihak 􀃆 kesatuan

masyarakat sosio‐ekologi

desa, kota, kawasan, atau

regional 􀃆 dengan

dinamika sosio‐ekologi

yang dibangun sesuai

adaptasi khas pada setting

alam yang ditinggalinya.

konfigurasi tatapengaturan

politik

sumberdaya alam dan

lingkungan.

05. Kondisi ideal

capaian akhir

interaksi

Kesetimbangan

hubungan manusiaalam

yang mantap.

struktur dan proses sosial

yang mantap antara

sistem sosial dan sistem

ekologi serta antar sistem

sosial yang berbeda

kepentingan.

sistem eko‐sosio‐politik

yang mantap.

06. Aras analisis (biasanya) mikro 􀃆

komunitas lokal

mikro (komunitas lokal,

meso (kota‐desa‐daerah

aliran sungai/DAS, hutan),

makro (negara dan

global).

Meso (desa, kota, DAS,

hutan), dan makro

(negara dan global).

07. Mazhab teori

sosial dominan

yang

digunakan

Teori pertukaran, teori

jaringan, teori

koeksistensi dan

kompetisi, kulturalisme,

dsb.

Teori konflik, teori

struktural‐fungsionalisme,

teori pertukaran, teori

jejaring, teori‐teori

pembangunan.

Konfliktual‐Marxian,

Post‐strukturalisme,

dan beragam bentuk

aliran kritis lainnya.

08. Akar keilmuan

􀃆 hibridisasi

disiplin

antropologi budaya dan

ekologi‐biologi.

ekologi manusia dan

sosiologi.

ekologi manusia,

sosiologi lingkungan,

dan ekonomi‐politik

Sumber: disarikan dari berbagai sumber rujukan.

32 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

2. Re‐energizing dan opersionalisasi teori keadilan sumberdaya alam dan lingkungan.

Fokus diarahkan pada kajian tata‐hubungan kepentingan yang seimbang antara

alam dan manusia. Pada tataran operasionalnya, penataan kawasan desa dan

perkotaan (misalnya) harus senantiasa memperhatikan kesetimbangan

eksistensial kedua elemen sistem ekologi tersebut untuk saling ber‐koeksistensi

(Stevis, 2000; Taylor, 2000).

3. Revitalisasi, reorientasi dan reformasi gerakan sosial lingkungan. Fokus perhatian

diarahkan pada investigasi teori‐teori new social movement (beraliran Marxian) vis

a vis resource mobilization theory (beraliran Fungsionalisme‐Parsonian) yang

digunakan sebagai ”alat perjuangan ekologi‐politik” dalam rangka memperbaiki

alam dan sistem sosial di suatu kawasan. Mengembangkan pola integrasi lokalglobal

melalui ”sustainable‐development communication network mechanisms”

yang menghubung sistem mikro‐politik dan aktivisme‐politik global dengan

perhatian yang sama yaitu: penyelamatan lingkungan dan peradaban (Dwivedi,

2001; Escobar, 1998; Sassen, 2004).

4. Reshaping gagasan dan penguatan etika lingkungan di ranah publik. Fokus

perhatian diarahkan pada wilayah edukasi publik dan aktualisasi serta pengujian

etika lingkungan yang sesuai dengan tuntutan demokrasi, keberlanjutan

sumberdaya alam dan lingkungan, serta kesejahteraan sosial (Smith, 2001,

Legendre, 2004).

5. Revitalisasi dan penguatan sistem‐sistem nafkah komunitas asli‐lokal. Pada

wilayah ini, kajian difokuskan pada pelestarian sumber‐sumber nafkah,

sumberdaya alam, serta lingkungan hidup komunitas lokal. Eksperimentasi

terhadap sistem kelembagaan yang adaptabel/sesuai dengan sistem eko‐sosial

(dan tidak mendistorsi homeostasis lokal) perlu dilakukan dengan seksama dan

sistematis. Melalui tindakan ini livelihood‐uncertainty dan livelihood‐vulnerability

dapat ditekan derajat daya rusaknya, sehingga keberlanjutan (livelihood

sustainability) dapat diwujudkan berjalan hingga jangka waktu yang lebih lama.

Melalui platform pemikiran ini, persoalan kemiskinan dan kerawanan pangan akan

terkikis dengan sendirinya (Ellis, 2000; De Haan, 2000; Dharmawan, 2000).

6. Penajaman kembali agenda penyelamatan budaya asli‐lokal (cultural survival dan

traditional ecological knowledge). Fokus kajian diarahkan pada upaya

pengembangan sistem nilai dan norma‐norma serta tata‐aturan yang digali dari

nilai‐nilai lokal‐asli yang berguna sebagai penjamin berlangsungnya

kesetimbangan pertukaran antara sistem sosial dan sistem ekologi lokal (Abel and

Stepp, 2003).

7. Reformasi struktur eco‐politik dan proses perumusan kebijaksanaan sumberdaya

alam dan sosio‐lingkungan. Dalam hal ini kajian ditujukan pada perhatian

bekerjanya struktur kekuatan‐kekuatan politik pada aras mikro, meso, dan makro

politik yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan politik ekologi dan

lingkungan di suatu kawasan. Perhatian juga diarahkan untuk melihat prosesproses

transformasi kekuatan politik, dekonsentrasi dan de‐akumulasi kekuatan

politik di satu kutub dominan dalam setiap perumusan kebijakan lingkungan

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 33

melalui penguatan‐penguatan kekuatan politik lokal (Escobar, 1998; Adger, et. al,

2001; Robbins, 2004).

8. Reformasi Sistem tata‐pemerintahan lingkungan. Dalam hal ini kajian diarahkan

perhatiannya pada pola‐pola restrukturisasi environmental governance yang

selaras dengan tuntutan perkembangan perubahan ekologi global, namun tetap

memegang teguh prinsip‐prinsip sustainability, good eco‐governance, partisipasi

publik, dan apresiasi pada eksistensi sistem sosio‐ekologi lokal (Dharmawan et. al.

2005, Walker, 2006).

9. Penyempurnaan research methodological framework terutama yang melibatkan

lintas dan antar disiplin serta lintas pendekatan dalam penelitian ekologi manusia.

Para peneliti ekologi manusia, sebagaimana peneliti ilmu sosial lain, perlu benarbenar

menyadari eksistensi beragam mazhab riset yang saat ini saling beradupandangan

(rationalism, critical‐rationalism, realism‐empiricism, positivism,

reflexive‐constructivism, hingga ke mazhab participatory‐research). Pertanyaan

yang perlu dijawab adalah dimanakah seorang peneliti – terutama di bidang

sociology of human ecology – hendak menempatkan posisi‐paradigmatiknya?

Mungkinkah paradigma ganda dapat dikembangkan secara bersama‐sama? (lihat

Brante, 2001; Mauthner and Doucet, 2003).

Ada baiknya jika para ilmuwan ekologi manusia dan sosiologi lingkungan di Indonesia

mengikuti dari dekat perkembangan isyu‐isyu ekologi manusia kontemporer (etikamoral

ekologi, ekologi politik, kebijakan ekologi, ekologi ekonomi, hingga tatapemerintahan

ekologi) di atas, seraya menyusun agenda riset yang terstruktur dan

konstruktif. Sementara itu, beberapa topik/isyu kritikal ekologi manusia klasikal

(antropologi budaya) tetap dan akan terus relevan untuk dikaji pada aras mikro‐lokal.

Beberapa isyu krusial ekologi manusia dalam arti luas yang telah menjadi agenda

global seperti: pencegahan deforestasi, GMO (genetically‐modified organism),

pemanasan global, desertifikasi hutan/lahan, konversi lahan, konflik‐konflik

sumberdaya alam, pelestarian indigenous knowledge, penekanan biodiversity loss,

kemiskinan dan kekurangan pangan, hujan asam, konservasi sumberdaya alam, ecogender

dan feminisasi persoalan lingkungan, survival of the commons. Isyu‐isyu

tersebut akan tetap menjadi isyu‐klasikal yang perlu terus mendapat perhatian.

Demikianlah, ekologi manusia telah berkembang dari hari ke hari menjadi entitas ilmu

yang semakin dinamis (transdisciplinary science). Pada fase awal yaitu saat dilahirkan

oleh antropologi‐budaya, ekologi manusia hanya berurusan dengan penjelasan

struktur dan proses kesetimbangan ekosistem dimana hubungan interaksional

manusia dan alam pada skala mikro‐lokal dikaji secara statis. Pada fase

perkembangan, masuknya konsep‐konsep sosiologi mengubah ekologi manusia

menjadi lebih bernuansa sosiologis (sosiologi lingkungan) dimana instrumen analisis

untuk memahami fenomena alam menjadi lebih kaya dan meluas. Pengenalan konsepkonsep

dan teori‐teori sosiologi dari yang klasikal hingga yang kontemporer seperti:

kelembagaan, struktur sosial, ketimpangan, ketergantungan, sistem dunia, modaproduksi,

gerakan sosial, hingga teori pilihan rasional, dan teori jejaring‐pertukaran

telah memperkaya ruang‐lingkup analisis bidang ilmu ini. Investigasi teoretik‐empirik

34 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

juga tidak hanya terbatas di tataran mikro, melainkan hingga ke aras meso dan makro.

Kajian kontemporer sosiologi ekologi manusia menjelajah pertautan‐pertautan yang

terbentuk antara sistem sosio‐ekologi mikro (komunitas lokal) dan makro global. Pada

fase lanjut, dengan masuknya dimensi ekonomi‐politik telah membuat ekologi

manusia menjadi semakin dinamis dalam menjelaskan konstelasi hubungan politis

antara ”nature versus culture” di berbagai aras. Bagaimana bentuk‐bentuk kekuasaan

dan konflik kepentingan yang dibangun di setiap ”ruang kedaulatan” (negara,

masyarakat sipil, dan pasar) mempengaruhi gerak serta mekanisme pengambilan

keputusan yang berlangsung di antara sistem sosial dan sistem ekologi yang

berinteraksi, dapat dijelaskan dengan baik oleh teori‐teori ekologi‐politik. Ekologi

politik mampu mengkonstruksi peta dan solusi atas munculnya persoalan‐persoalan

ekologi dan sosial melalui pendekatan analisis ”konflik‐kekuasaan” yang dibangun

secara konstruktif. Dengan demikian, kini dapat dikatakan bahwa, ilmu‐ilmu sosial

”berhutang cukup banyak” pada disiplin ekologi manusia dan derivatnya dalam

menjelaskan dinamika ketahanan dan pemanfaatan alam oleh sistem sosial manusia

dalam perjalanannya membangun peradaban.

Daftar Pustaka

Abel, T and Stepp, J. R. 2003. A New Ecosystems Ecology for Anthropology.

Conservation Ecology, Vol. 7/3 (12). http://www.consecol.org/vol7/iss3/art12.

Adger, W. N. et. al. 2001. Advancing a Political Ecology of Global Environmental

Discourses. Development and Change, Vol. 32, pp. 681‐715.

Beck, U. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publication. London.

Berkes, F; Folke, C and Colding, J. 2000. Linking Social and Ecological Systems:

Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience.

Cambridge University Press. Cambridge and New York.

Brante, T. 2001. Consequences of Realism for Sociological Theory‐Building. Journal for

the Theory of Social Behaviour, Vol. 31/2, pp. 167‐195.

Bromley, D. W. 1992. Making the Commons Work: Theory, Practice and Policy.

Institute of Contemporary Studies. San Francisco.

Brosius, J.P. 1999. Analyses and Interventions: Anthropological Engagements with

Environmentalism. Current Anthropology Vol. 40/3, pp. 277‐309.

Bryant, R. L. 1998. Power, Knowledge and Political Ecology in the Thrid World.

Progress in Physical Geography 22/1, pp. 79‐94

Buckles, D. 1999. Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources

Management. IDRC and World Bank. Washington D.C.

Buttel, F. H. 1987. New Directions in Environmental Sociology. Annual Review of

Sociology, Vol. 13, pp. 465‐488.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 35

Connelly, J and Smith, G. 2003. Politics and the Environment: From Theory to

Practice. 2nd edition. Routledge. London and New York.

De Haan, L. J. 2000. Globalization, Localization, and Sustainable Livelihood.

Sociologia Ruralis, Vol. 40/No.3, pp. 339‐365

Dharmawan, A. H. 2000. Farm Household Livelihood Strategies and Socio‐economic

Changes in Rural Indonesia. Vauk. Kiel.

Dharmawan, A. H. et. al. 2005. Pembaharuan Tata‐Pemerintahan Lingkungan:

Menciptakan Ruang Kemitraan Negara‐Masyarakat Sipil‐Swasta. PSP3IPB dan

Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta.

Diesendorf, M and Hamilton, C. 1997. Human Ecology, Human Economy: Ideas for an

Ecologically Sustainable Future. Allen and Unwin. Riverwood. Australia.

Dobson, A. 1995. Green Political Thought. Second Edition. Routledge. London and

New York.

Doyle, T and McEachern, D. 2001. Environment and Politics, Second Edition.

Routledge. London and New York.

Dryzek, J. S. 1987. Rational Ecology: Environment and Political Economy. Basil

Blackwell. New York.

Dunlap, R. E. and Catton Jr. W. R. 1979. Environmental Sociology. Annual Review of

Sociology, Vol. 5, pp. 243‐273.

Dunlap, R. E et. al. 2002. Sociological Theory and the Environment: Classical

Foundation, Contemporary Insights. Rowman & Littlefield. Lanham and

Oxford.

Dwivedi, R. 2001. Environmental Movements in the Global South: Issues of Livelihood

and Beyond. International Sociology, Vol. 16/1, pp. 11‐31.

Ellis, F. 2000. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford

University Press. Oxford.

Escobar, A. 1998. Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and

the Political Ecology of Social Movements. Journal of Political Ecology, Vol. 5,

pp. 53‐82.

Escobar, A. 1999. After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. Current

Anthropology, Vol. 40/1, pp. 1‐30

Forsyth, T. 2003. Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Sciences.

Routledge. London.

Goldman, M. And Schurman, R. A . 2000. “Closing the “Great Divide”: New Social

Theory on Society and Nature”. Annual Review of Sociology, Vol. 26, pp. 563‐

584.

Harre, R. 1997. Forward to Aristotle: the Case of for a Hybrid Ontology. Journal for

the Theory of Social Behaviour. Vol. 27:2/3, pp. 173‐191.

36 | Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007

Legendre, L. 2004. Science, Culture, and (Eco‐)ethics. Ethics in Science and

Environmental Politics, Vol. May 2004, pp. 13‐23 (http://www.esep.de).

Little, A. 2000. Environmental and Eco‐Social Rationality: Challenges for Political

Economy in Late Modernity, New Political Economy, Vol. 5/1, pp. 121‐133.

Marten, G. G. 2001. Human Ecology: Basic Concept for Sustainable Development.

Earthscan. London and Sterling.

Mauthner, N. S. and Doucet, A. 2003. Reflexive Accounts and Accounts of Reflexivity

in Qualitative Data Analysis, Sociology, Vol. 37/3, pp. 413‐431.

Micklin, M and Poston Jr, D. L. 1998. Continuities in Sociological Human Ecology.

Plenum Press. New York and London.

Ostrom, E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective

Action. Cambridge University Press. Cambridge and New York.

Quinn, J. A. 1940. Human Ecology and Interactional Ecology. American Sociological

Review, Vol. 5/5, pp. 713‐722.

Redclift, M and Woodgate, G. 1997. The International Handbook of Environmental

Sociology. Edward Elgar. Cheltenham and Northampton.

Robbins, P. 2004. Political Ecology: A Critical Introduction. Blackwell Publishing.

Malden and Oxford.

Sassen, S. 2004. Local Actors in Global Politics. Current Sociology, Vol. 52/4, pp. 649‐

670.

Schmidt, V. H. 2001. Oversocialized Epistemology: A Critical Appraisal of

Constructivism. Sociology, Vol. 35/1, pp. 135‐157.

Smith, M. 2001. The Face of Nature: Environmental Ethics and the Boundaries of

Contemporary Social Theory. Current Sociology, Vol. 49/1, pp. 49‐65.

Stevis, D. 2000. Whose Ecological Justice. Strategies, Vol. 13/1. pp. 63‐76.

Taylor, D. E. 2000. The Rise of Environmental Justice Paradigm: Injustice Framing and

the Social Construction of Environmental Discourses. American Behavioral

Scientist, Vol. 43/4, pp. 508‐580.

Walker, P.A. 2006. Political Ecology: Where is the Policy? Progress in Human

Geography, Vol. 30/3, pp. 382‐395.

White, D. F. 2004. Environmental Sociology and Its Future(s). Sociology, Vol. 38/2, pp.

389‐397.

Yearley, 1996. Sociology – Environmentalism – Globalization. Sage. London and

Thousand Oaks.

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 1/No. 1 April 2007| 37

Rujukan Tambahan dari Beberapa Website Penting

Center for Political Ecology http://www.centerforpoliticalecology.org

Ecology and Society Journal http://www.ecologyandsociety.org

Human Ecological Review http://www.humanecologyreview.org

International Institute for Environment

and Development

http://www.iied.org

International Institute for Sustainable

Development

http://www.iisd.org

Journal of Political Ecology http://jpe.library.arizona.edu/

Overseas Development Institute http://www.odi.org.uk

Society for Human Ecology http://www.societyforhumanecology.org